Paraparatv.id | Jayapura | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura gelar rapat koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan kota Jayapura. Berlangsung di aula sian soor kantor Walikota Jayapura, Kamis 3 Oktober 2024
“ini kami rapat bersama dengan tim kerja yang ada di dalam pelayanan terpadu pemberdayan perempuan dan anak Kota Jayapura, jelas Betty A. Puy usai memimpin rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kota Jayapura.
Rakor yang dihadiri sejumlah atusan dari berbagai lembaga ini menyepakati sejumlah hal penting yang nantinya akan di dorong oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura untuk ditindalanjuti pemerintah Kota Jayapura dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di kota jayapura.
Betty mengakui pihaknya tidak dapat berjalan sendiri dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga perlunya sinkronisasi bersama sejumlah pihak sehingga persoalan-persoalan mengenai perempuan dan anak dapat di minimalisir
“Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak tidak bisa kita jalan sendiri tanpa dukungan lintas sektor sehingga hari ini kita rapat bersama,”
“Untuk membahas apa yang telah dilakukan, dan apa yang menjadi kendala kedala tim kerja dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkap Betty.
Bertty mengungkapkan, dari hasil rakor bersama lintas sektor perlunya adanya unit kerja khusus dibawah DP3AKB kota Jayapura.
“pemerintah kota jayapura harus menyediakan rumah aman, dan secara aturan disediahkan oleh dinas sosial sehingga informasi dan komunikasi yang diberikan hari ini memberikan penguatan ” ucap Betty.
Betty menegaskan pihaknya tidak dapat dinilai jika tidak memberikan laporan hasil kerja penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak ke Kementrian Perlindungan perempuan dan Anak melalui aplikasi simfoni-PPA
“itu wajib pemerintah provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia untuk melaporkan hasil kerjanya dan ini menjadi salah satu penilaian kinerja kita didaerah,” tegas betty.
Selain itu, betty mengapresiasi kepada peserta yang hadir karena telah memberikan masukan terkait biaya-biaya yang timbul akibat penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di kota Jayapura.
“biaya biaya yang tiimbul akibat penanganan kasus, seperti visum, terkait dengan kejiwaan siang hari ini kita dapat masukan yang banyak, nanti bersama sama lintas sektor kami fasilitasi untuk pemerintah kota bisa menjawab itu,” ucap Betty.
Dengan upaya yang telah dilakukan DP3AKB kota Jayapura diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota jayapura.
Dari bulan Januari hingga Mei 2024, DP3AKB kota Jayapura telah menangani sebanyak 11 kasus yang terdiri dari 8 kasus kekerasan dan kasus pernikahan usia dini sebanyak 5 kasus. Dan sejumlah kasus kekerasan telah dilakukan mediasi. (redaksi)
