Paraparatv.id |Sentani| -Masyarakat adat sentani menuntut agar Bawaslu Republik Indonesia segera membekukan Bawaslu Kabupaten Jayapura.
Tuntutan ini disampaikan oleh masyarakat adat Sentani yang tergabung dalam Aliansi Sentani Bersatu Sejahterah (ASBS) saat mendatangi kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura, Jumat 05 april 2024.
Aksi demonstrasi ini dilakukan karena masyarakat adat sentani menduga Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak netral dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawasi pemilu 14 Februari 2024.
Massa yang turun dalam aksi demonstrasi itu mengungkapkan, aksi demonstrasi ini merupakan yang ketigakalinya digelar.
Hal ini dilakukan karena laporan terkait adanya politik uang yang dilakukan oleh salah satu oknum calon anggota legislatif yang telah dilaporkan pihaknya ke Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 13 februari 2024 lalu hingga hari ini tidak ada kejelasan sampai dimana prosesnya.
Masa juga menuntut agar Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengambil alih semua tugas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura.
Suasana di pelataran kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura itu sempat tegang, dimana para pendemo sempat menyatakan ingin menyegel gedung tersebut.
Ketegangan yang terjadi itu tidak berlangsung lama karena berhasil diredam oleh aparat kepolisian yang bertugas di kantor sekretariat lembaga itu.
Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Jayapura / Kompol S. Sianturi di sela demonstrasi itu mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memberikan ruang kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura yang ingin menyampaikan aspirasinya.
Tetapi pihaknya tidak akan mengijinkan jika para pedemo melakukan aksi anarkis dan juga melakukan penyegelan di kantor lembaga tertentu.
“Kami tidak akan membiarkan saudara-saudara untuk melakukan penyegelan. Karena ini perlu proses bagaimana jalannya pesta demokrasi yang belum selesai. Kami memohon maaf. Mari kita berpikir secara positif dan dewasa, kita sebagai anak adat tolong hal ini kita junjung tinggi. Kami menghargai bapak ibu semua atas aspirasi yang telah disampaikan. Kalau memang harus hadir ketua bawaslu, kami akan hadirkan” tegas Kabag Ops.
Sebelumnya, saat aksi demonstrasi itu digelar Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zacharias Rumbewas tidak berada di tempat.
Namun karena masa sempat mengancam hendak menyegel kantor sekretariat lembaga itu, aparat kepolisian dan seluruh staf Bawaslu bergegas menjemput ketua Bawaslu untuk dapat menerima aspirasi dari masyarakat adat Kabupaten Jayapura.
Koordinator aksi yang juga merupakan Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS), John Maurits Suebu saat ditemui usai aksi demonstrasi itu menyebut bahwa aksi yang dilakukan oleh masyarakat adat sentani ini adalah spontanitas.
Kata dia, aksi ini perlu dilakukan agar semua pihak tahu bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, oleh sebab itu pihaknya menuntut agar Bawaslu Republik Indonesia dapat membekukan dan mengambil alih tugas dan fungsi dari Bawaslu Kabupaten Jayapura.
Untuk itu pihaknya meminta agar Bawaslu RI segera membekukan Bawaslu Kabupaten Jayapura.
“kami menduga ada sebuah skenario yang sengaja ditutupi dan diulurkan sehingga proses kami seakan dikebiri ini bahaya. Hal seperti ini yang orang papua selalu meminta dan bersuara untuk memisahkan diri dari negara republik indonesia” tuturnya
“harusnya bawaslu hadir sebagai wujud dari negara dan harus memberikan pelayanan secara umum kepada semua, jangan ada perbedaan. Saya atau siapapun sebagai warga negara wajib mendapat pelayanan” ucapnya.
Ditempat terpisah, Koordinator Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (KORDIV P3S) Bawaslu Kabupaten Jayapura, Maria F Nasadit mengemukakan bahwa laporan mengenai dugaan politik uang yang dilaporkan oleh aliansi sentani bersatu sejahtera saat ini masih dalam proses penanganan. (Arie)
