Paraparatv.id |Sentani| Siswa dan seluruh fasilitas yang ada di SMP Negeri 1 Sentani, dalam waktu dekat ini akan di relokasi ke bangunan baru yang ada di Tauladan.
Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo saat dimintai tanggapannya terkait hal tersebut mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini seluruh siswa dan fasilitas yang ada di gedung lama SMP Negeri 01 Sentani akan di relokasi ke gedung baru yang ada di Tauladan.
Kata Triwarno, untuk pembangunan infrastruktur pendukung di SMP Negeri 1 Pemkab Jayapura akan berupaya memaksimalkan penbangunannya pada tahun 2023 ini.
“Sehingga rencana pemindahan SMP Negeri 1 dari lokasi yang lama ke Tauladan segera bisa dilakukan” katanya kepada wartawan dh Kota Sentani, Jumat (01/09).
Triwarno mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura telah mengalokasikan anggaran untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung di gedung baru SMP Negeri 1 Sentani sesuai dengan keuangan daerah.
“Untuk teman-teman ketahui bahwa SMP 1 ini statusnya akreditasi A. Sehingga kita tidak boleh mengurangi satu item fasilitaspun seperti yang ada di lokasi yang lama, karena itu akan mengganggu penilaian akreditasi” ucapnya.
“Untuk bangunan fisik kita kerjakan di tahun ini, semoga bisa selesai” tutupnya.
Relokasi ini terpaksa harus dilakukan lantaran pihak ahli waris dari tanah tempat berdirinya SMP Negeri 01 Sentani enggan melanjutkan kontrak penggunaan tanah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.
Yosua Nelson Ondi, salah satu ahli waris dari tanah tersebut mengatakan batas wakti kontrak tanah tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember mendatang.
Sehingga menurutnya jika Pemkab Jayapura ingin melanjutkan kontrak tanah tersebut maka pihaknya mematok harga sewa sebesar Rp. 3 Miliar.
“Kontrak yang saat ini berjalan tidak ada sangkut pautnya dengan Pemda Kabupaten Jayapura. Karena kontrak yang saat ini berjalan dibayarkan oleh Preside Joko Widodo” ungkapnya.
“Kami tidak mau menggunakan KJPP yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Jayapura, kalau mau lanjutkan kontrak silahkan berurusan dengan Polda Papua, karena pembayaran yang lalu itu menggunakan KJPP dari Polda Papua” singkatnya. (Arie)
