Example floating
Example floating
BERITAKABAR SENTANI

Ramses Wally : Kenapa Pj Bupati Jayapura Tidak Mendapat Pengawalan Ajudan

354
×

Ramses Wally : Kenapa Pj Bupati Jayapura Tidak Mendapat Pengawalan Ajudan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Paraparatv.id | Sentani | Tokoh Politik Papua asal Kabupaten Jayapura mempertanyakan mengapa hingga saat ini Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo tidak mendapatkan pengawalan dari ajudan.

Padahal menurutnya ada aturan yang mengatur bahwa seorang kepala daerah ataupun penjabat kepala daerah wajib untuk mendapatkan pengawalan dari anggota Polri.

“Ada aturannya itu, seorang pejabat negara wajib untuk mendapatkan pengawalan dari kepolisian. Saya rasa bahwa kita semua wajib untuk menaati aturan yang berlaku” katanya kepada wartawan di Sentani, Senin (18/09).

Ramses juga mengungkapkan bahwa aturan yang mengatur seorang kepala daerah wajib mendapatkan pengawalan dari anggota Polri itu tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Organisasi Polri.

Diapun menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak boleh keluar dari aturan tersebut.

Ramses melihat sejak Triwarno Purnomo ditugaskan untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Jayapura tidak pernah di kawal oleh seorang ajudan pun.

Menurutnya ini adalah suatu kemunduran yang sengaja dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura

“Seharusnya saat dia ditunjuk untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Jayapura ajudannya sudah harus ada dan siap. Karena ini perintah Negara. Karena Negara yang membiayainya, untuk itu saya minta Pemda harus segera siapkan ajudan Pj bupati.Sebab keamanan bupati/wakil bupati di jamin oleh aturan ini” tukasnya.

Ramses juga menambahkan yang lebih berhak untuk mendapatkan pengawalan dari ajudan adalah bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah keluar dari aturan yang berlaku.

Oleh sebab itu dirinya meminta agar Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat kembali ke aturan yang berlaku.

Dirinya juga bertanya mengapa bukan Penjabat Bupati Kabupaten Jayapura yang mendapatkan pengawalan dari ajudan melainkan sekretaris daerah (sekda).

“Inikan sudah melanggar aturan. Dan Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sudah keluar jauh dari rel. oleh sebab itu saya minta Pemkab harus segera kembali ke rel agar tidak menimbulkan masalah” ucapnya.

Apalagi menurutnya, Pj Bupati adalah tokoh penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan juga ditugaskan untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

“Jadi saya pandang sangat perlu agar Pj bupati ini mendapatkan pengawalan dari seorang ajudan ataupun lebih. Karena saat ini Pj bupati adalah tokoh sentral yang tengah mempersiapkan segala hal dalam pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan sehingga keamanannya perlu dijaga” pungkasnya.

Sementara itu Kapolres Jayapura, AKBP Frederikus Maclarimboen ketika dikonfirmasi terkait dengan persoalan yang dimaksudkan oleh Ramses mengatakan bahwa sejauh ini belum ada permintaan pengawalan dari Penjabat Bupati Kabupaten Jayapura.

“Selama ini beliau (Penjabat Bupati) belum minta. Kalau Sekda Kabupaten Jayapura itu sifatnya pengamanan tertutup” ucap Kapolres dalam pesan singkatnya. (Arie)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *