Paraparatv.id | Jayapura | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kota Jayapura fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa di Kota Jayapura.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Entrop Jayapura, Jumat (1/9), diikuti sebanyak tujuh kampung terdiri dari sekretaris Bamuskam, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan pembangunan, dan kepala seksi pemerintahan.
Kasie. Pembinaan dan Pengawasan Administrasi pada DPMK Kota Jayapura, Heida menyampaikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kampung yang tertib sehingga mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung maka perlu dilakukan pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pengawasan administrasi pemerintahan Kampung.
“Atas dasar upaya tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung kota Jayapura melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan aparatur kampung dalam menata administrasi pemerintahan kampung sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat tertib administrasi,”ucapnya
Kepala DPMK Kota Jayapura Makzi L. Atanay menyampaikan, Kegiatan ini pihaknua memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa di Kota Jayapura. Agar terwujudnya kampung yang tertib administrasi.
“Ketika administrasi tertib itu memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu mewujudkan prinsip otonomi di kampung, tertib administrasi tentu berdampak pada banyak hal oleh sebab itu kita berharap sekali bahwa kegiatan ini bisa dapat diikuti secara baik dan tentu dari dinas akan melakukan pembekalan secara teknis,”ucapnya
“Dan juga di setiap kampung administrasi ini sudah diselenggarakan, namun kita melakukan penyesuaian berdasarkan regulasi regulasi yang terbaru kemudian penyempurnaan penyempurnaan dan perbaikan perbaikan sehingga dokumen administrasi itu mudah ditemukan,”pungkasnya.
“Setiap kebijakan-kebijakan yang ada di kampung pasti berbasis administrasi apakah surat apakah keputusan itu harus didokumentasikan, karena ketika nanti apabila ada permasalahan-permasalahan yang muncul kemudian kita mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dokumen administrasi yang ada terutama mengikuti standar pelayanan yang telah diarahkan oleh peraturan perundang-undangan,”jelasnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan adminstrasi pemerintahan desa atau kampung, adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat selaku penerima layanan.
“Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya dengan kata lain kegiatan kecil yang dapat dilakukan agar administrasi desa dapat terwujud dengan tertib administrasi desa,”ucapnya.
Robby Awi berharap dengan dilaksanakan kegiatan ini aparat pemerintahan kampung dapat memahami dan melaksanakan administrasi persuratan dokumen dikampung dengan baik serta dapat menjalankan tertib administrasi dalam pemerintahan kampung.
“Kepada tim atau petugas yang akan turun melaksanakan pendampingan penataan administrasi pemerintahan di kampung-kampung saya berpesan untuk selalu memberikan pendampingan yang terbaik, yang mudah dipahami dan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku,”harapnya.(VN)
