Paraparatv.id | Sentani | Terkait dengan proses dan tahapan rekrutmen dan pemilihan Anggota Majelis Rakyat (MRP) Papua berdasarkan kuota perwakilan baik utusan adat, utusan agama, dan utusan keterwakilan perempuan, Pilar Pemuda dan Mahasiswa Tabi menyikapi dan mendukung seluruh tahapan yang telah dilaksanakan panitia pemilihan (panpil).
” kami pilar pemuda dan mahasiswa tabi, pada hari ini, sabtu, 29 juli 2023, Dalam forum Rapat Terbuka Pemuda Dan Mahasiswa Tabi, bertempat di Sentani Kabupaten Jayapura Wilayah Adat Tabi, memberikan pernyataan sikap kami, bahwa kami mendukung tahapan yang sudah berjalan dengan benar yang dilaksanakan Panitia Pemilihan (Panpil), ” tegas David Tokoro, selaku ketua pilar pemuda dan mahasiswa tabi, melalui realis yang diterima redaksi Minggu, 30 Juli 2023.
Diungkapkan David, saat ini pelaksana Harian (Plg) Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun telah merespon dan mendorong proses yang berjalan walau terdapat hambatan dan keberatan beberapa komponen masyarakat
“kami pikir ini baik, ini bisa menunjukan betapa besar harapan dan kerinduan dari masyarakat asli Papua untuk melihat peran dan kinerja dari Lembaga Representatif Kultur Papua, kita juga tahu bersama bahwa latar belakang lahirnya Lembaga Kultur ini adalah produk Otsus, dalam fungsinya Majelis Rakyat Papua memiliki wewenang dalam rangka perlindungan hak – hak dasar orang orang asli papua yang dilandasi dengan proteksi dengan penghormatan terhadap adat, budaya, seni, pemberdayaan, religi, perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama, sebagaimana diatur dalam UU RI. No. 21 Tahun 2021, junto RI. No. 35, oleh sebab dalam fungsinya itu Majelis Rakyat Papua / MRP harus terus memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah untuk ada keberpihakan kepada orang asli papua disemua keputusan dan kebijakan yang diambil” tegas Tokoro.
Berkenaan dengan hasil pemilihan, dikatakan pihaknya meyakini bahwa ini sudah merupakan hasil dari proses yang benar, kita tahu bersama proses ini berjalan dengan musyawarah untuk mufakat kalaupun ada yang tidak terpilih itu sudah biasa dan lumrah dalam suatu musyawarah,
“mari kita dukung yang sudah terpilih, kami mengajak semua komponen masyarakat di tanah Tabi atau di provinsi Papua, mari kita tetap tenang dan mendukung proses yang sudah berjalan, serta masing – masing kita menciptakan situasi yang aman dan kondusif, karena kita satu dalam rumpun ras melanesia yang disebut dengan papua, kita harus jaga nilai jatidiri kita tersebut, terlepas dari kita datang hari ini di Lembaga kultur dan mewakili suku mana, atau agama apa, tapi kita tetap bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua intrumen yang dibuat oleh negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat indonesai dari sabang sampai merauke.” Ucap Tokoro.
Dari berbagai persiapan yang terjadi di bumi cenderawasih, Pilar Pemuda Dan Mahasiswa Tanah Tabi, mengeluarkan pernyataan sikap yaitu :
Pilar Pemuda Dan Mahasiswa Tanah Tabi mengajak semua masyarakat adat baik di atas tanah besar Tabi tapi juga diatas Tanah Papua, mari kita dukung proses tahapan yang sudah berjalan, kalaupun ada kelompok kelompok yang merasa ada masalah dari individu (person) yang mewakili mereka seperti keterwakilan tokoh gereja / agama, baiknya diselesaikan didalam ruang internal gereja/agamanya, tidak perlu dibawa ke ruang publik, karena gereja atau agama tertentu pasti punya aturan dan pedoman yang jelas, dan juga pasti punya formula tata cara penyelesaian, hal – hal yang dikedepankan, supaya jangan menyandra hak anggota lain, ini juga menghambat proses pelantikan anggota MRP, padahal ada banyak tugas dari Lembaga Kultur kita untuk di kerjakan itu yang Pilar Pemuda Dan Mahasiswa Tabi perhatikan, antara lain:
- Proses Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilihan DPD R.I dan Pemilu Presiden yang sedang berjalan, seharusnya Majelis Rakyat Papua (MRP) ber andil banyak memberikan pemikirannya dalam bentuk rekomendasi dan pertimbangan kepada pemerintah, dan juga institusi Lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan institusi peserta pemilu yaitu Partai Politik baik di daerah maupun di pusat agar hak – hak afirmatif, orang asli papua harus diperhatikan, semua orang asli papua harus terdata, dalam proses pemutakhiran data, untuk menentukan Data Pemilih Tetap (DPT), pembagian daerah pemilihan harus mengacu kepada batas wilayah kultur, wilayah kultur yang satu tidak boleh mencaplok wilayah kultur yang lain karena alasan pembagian wilayah pemilihan, tidak boleh juga hak demokrasi orang asli papua dibungkam karena kami juga bagian dari warga negara kesatuan Republik Indonesia.
- Kejelasan beasiswa untuk mahasiswa asli Papua yang sampai saat ini, masih tarik ulur siapa yang bertanggung jawab apakah pemda provinsi, kabupaten/kota, atau oleh pemerintah pusat, karena banyak orang tua yang tadinya bersyukur karena anaknya mendapatkan beasiswa dan dibiayai kuliahnya oleh pemerintah tapi hari ini setiap orang tua menjadi khawatir dan mengeluh, dengan ketidakjelasan ini, karena dimasa transisi siapa mengelola beasiswa ini, semua kebutuhan mahasiswa mulai dari tempat menginap (kost), makan, dan kebutuhan studi lainnya ditanggung pemerintah, syukur kalua itu anak pejabat, pengusaha, atau PNS, tapi kalua orang tuanya petani, nelayan atau tukang ojek, bagaimana kira – kira besaran tanggungan ini dibiayai, bisa – bisa anak putus asa dan tidak kuliah sayang sekali, ingat 1 orang mahasiswa berharga bagi masa depan untuk membangun tanah papua;
- Rekrutmen dan penerimaan tenaga honorer di beberapa kabupaten dan kota yang menciptakan konflik antara pemda, opd yang menerima tenaga honorer dan tenaga honorer itu sendiri, karena data yang di update tidak sesuai dengan mereka yang bertahun tahun honorer di instansi terkait (dan yang bermasalah di bagian rata rata adalah orang asli papua yang merupakan warga masyarakat asli dari kab/kota setempat), jadi dalam hal ini MRP harus turut berperan memfasilitasi, mengakomodasi dan mendorong upaya upaya penyelesaian.
- Transisi pemerintah paska DOB, banyak yang kena imbas, baik itu perpindahan ASN dari provinsi induk ke provinsi DOB yang baru, penerimaan CPNS untuk daerah otonomi baru, pembangunan infrastruktur pemerintah (lahan untuk kantor kantor pemerintah, harga per meter dari lahan dimaksud, apakah pemilik benar benar sah), yang harus berurusan dengan pemilik ulayat atau tanah adat, sampai pada penempatan pejabat di struktur dan jabatan, apakah orang asli papua mendapat peran atau porsi (penjabat gubernur, sekda, kepala pengelola keuangan daerah, atau pelaksana jabatan (Pj) Walikota dan Bupati yang masuk dalam transisi pergantian kepala daerah), ini juga wajib diproteksi oleh Lembaga Kultur Majelis Rakyat Papua, karena hari ini banyak orang asli papua yang memiliki kualitas dan kualifikasi untuk menduduki jabatan jabatan itu.
- Pilar Pemuda Dan Mahasiswa Tabi juga meminta dengan hormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk segera melantik Majelis Rakyat Papua (MRP).
“Inilah sikap dan pernyataan kami Pilar Pemuda Dan Mahasiswa Tabi, harapan besar kami, kehadiran Yang Mulia Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang baru harus memberi dampak bagi semua orang asli Papua, melalui pikiran dan rekomendasinya, harus benar benar menolong orang asli papua, nilai nilai kultur dan budaya harus di proteksi oleh Lembaga Kultur yaitu Majelis Rakyat Papua, ini semua akan berdampak dan dapat menjadikan kita, tuan diatas tanah milik kita sendiri, kekayaan milik kita sendiri, kemandirian untuk membangun daerah kita sendiri, Tuhan Allah memberkati kita.”tegas Tokoro. *(Redaksi)
