Parapartv.id | Sentani | Polemik terkait akses jalan Kemiri-Depapre yang berlangsung sejak lama yang selalu terjadi permasalahan-permasalahan dalam hal perselisihan tanah.
Hal ini menjadi perhatian serius Ketua DPD Moeldoko Center Papua, Decy Violent, S.H., guna mendapatkan solusi atau jalan keluar.
Oleh karena itu, Decy Violent meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura untuk menerima kedatangan dari Tim Moeldoko Center sebagai perpanjangan tangan KSP atau KSP Mendengar Istana Negara untuk melakukan audiensi yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di jalan Kemiri-Depapre, Senin, 6 Februari 2023.
Decy mengatakan, inisiasi untuk mempertemukan antar semua pihak yang terkait dengan BBPJN XVIII Jayapura dengan melibatkan Kapolres Jayapura, Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan seluruh elemen terkait di dalamnya ini, memang sudah lama direncanakan untuk mengetahui duduk persoalannya, sehingga dapat dicarikan solusi yang paling tepat.
Diakui, polemik ini mulai berlangsung sejak lama dan sudah bertahun-tahun, karena sejak pengerjaan jalan bermasalah hukum itu tidak pernah dilanjutkan kembali pengerjaannya dengan alasan adanya masalah hukum di pengerjaan ruas jalan tersebut.
“Pertemuan kemarin itu, karena permintaan kami dari tim Moeldoko Center. Karena terjadinya permasalahan-permasalahan di jalan Kemiri-Depapre, juga ada klaim kubu ini dan itu yang mengakui telah mengupayakan pengerjaan jalan ini. Itu kan membuat masyarakat menjadi bingung, sebenarnya ini mau bangun jalan atau mau lihat siapa yang menjadi pahlawan di pengerjaan jalan itu,” ungkapnya kepada wartawan media online ini di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa, 7 Februari 2023.
“Kemudian ada lagi statement bangun jalan dulu atau bayar dulu, ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan juga bagi pemenang tender jalan ini. Setelah kami mengirim surat untuk meminta audiens hingga terlaksananya pertemuan kemarin tersebut, lalu saya menjelaskan saat di pertemuan itu Dinas PUPR baru menyadari bahwa ada seorang figur yang tampil berbicara dengan pak presiden melalui pak Moeldoko (tim Moeldoko Center).
Sehingga bisa dieksekusi dan dibantu oleh pak presiden,” tambahnya.
Sementara itu, lanjut Decy menyampaikan, setelah direspon dengan baik oleh Presiden Jokowi, untuk membantu persoalan masyarakat terkait dengan jalan Kemiri-Depapre dan yang awalnya kurang lebih panjang jalan sekitar 25 KM waktu pembahasan di Istana Presiden itu ternyata hanya 16,350 KM yang akan dikerjakan.
“Itulah yang sudah dihitung dan sebenarnya sudah tidak ada masalah, karena tinggal hanya pengerjaan saja. Sekarang yang menjadi persoalan itu adalah adanya orang-orang atau pihak-pihak yang merasa mereka menjadi pahlawan di Jakarta dan lain sebagainya itu hanyalah omong kosong. Jadi, dalam pertemuan kemarin saya sampaikan itu omong kosong. Kalau bukan karena saya (Decy Violent) sebagai Ketua DPD Moeldoko Center Papua, maka jalan ini tidak akan ada sampai sekarang ini,” ujarnya.
“Karena saya yang menghadap langsung ke pak Moeldoko dan difasilitasi langsung sampaikan kepada pak presiden Jokowi, sehingga bisa terealisasi dan direspon dengan baik oleh pak presiden melalui KSP Mendengar Istana Negara dalam hal ini tim Moeldoko Center yang merupakan perpanjangan tangan KSP,”.
Mempertanyakan jalan Kemiri-Depapre progresnya sudah sejauh mana, sehingga pihaknya menyurat secara resmi kepada Pemda Kabupaten Jayapura dalam hal ini Pj Bupati Jayapura untuk menerima kedatangan tim Moeldoko Center untuk melakukan audiensi terkait jalan Kemiri-Depapre.
“Sehingga pak Pj merespon (surat) kami itu sangat baik dengan menghadirkan OPD terkait termasuk Kepala BBPJN XVIII Jayapura dan juga pihak pemenang tender ikut dihadirkan untuk mempresentasikan progres jalan ini dihadapan pak Pj maupun pihak BBPJN,” ujarnya.
“Padahal kalau mau dibilang ini hajatan kami dari Moeldoko Center, tapi saya harus jadi penonton buat mereka. Sebenarnya di pertemuan kemarin itu saya sebagai ketua Moeldoko Center sedikit tersinggung. Cuma mau tidak mau ini sudah berjalan dengan baik, dan intinya bagaimana pengerjaan jalan ini harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka saya akan laporkan itu langsung kepada pak Moeldoko dan pak Presiden. Mau dia kepala BBPJN atau pemenang tender harus bertanggung jawab dengan anggaran yang sudah diturunkan,” tukasnya. (Irf)
