Paraparatv.id Jayapura | Sejumlah Ondoafi, Kepala Suku dan masyarakat adat Port Numbay menjajaki pelatihan serta sertifikasi mediator perdamaian, Senin (23/1).
Pelatihan tersebut dilakukan guna mendorong tiap pimpinan kepala adat ataupun Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam penyelesaian sengketa maupun konflik di kota Jayapura.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey dalam sambutannya menyampaikan terima kasih bagi Pusat bantuan mediasi GKI.
Dikatakan Frans, dengan adanya pelatihan mediator, setiap pimpinan maupun tokoh adat hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan yang lebih kontekstual.
“Keberadaan para mediator ini akan memberikan manfaat yang luar biasa, terutama untuk membantu jemaat atau masyarakat yang membutuhkan bantuan di tengah kehidupan bersama,” kata Frans.
Dimata Frans, masyarakat Port Numbay hidup secara turun temurun dengan tatanan nilai adat dan kearifan lokal sehingga berartinya mengaitkan pimpinan adat.
“Terlebih masyarakat adat Port Numbay memiliki struktur adat yang sangat jelas sekali. Dari Ondo Afi, kepala suku, ada juru bicara, ada kepala perang dan sudah ada pembagian tugasnya,” jelasnya.
Pusat bantuan mediasi GKI merupakan salah satu lembaga terakreditasi Mahkamah Agung.
Semenjak pengurusan di akhir tahun 2018 sampai tahun 2022 Mahkamah Agung mengeluarkan sertifikasi kepada pusat bantuan mediasi GKI.
Direktur Pusat Bantuan Mediasi GKI, Pdt Jake Meril Ibo mengatakan PBM telah merekonstruksi pengalaman – pengalaman bermediasi di Papua secara khusus dan mengintegrasikan kedalam sebuah kurikulum.
“Jadi pendekatan ini merupakan pendekatan empiris, betul-betul berangkat dari budaya orang Papua, bagaimana seharusnya sebuah masalah itu diselesaikan,” ujarnya. (KR)
