Example floating
Example floating
BERITA

Distribusi BBM Subsidi Wajib Tepat Sasaran

101
×

Distribusi BBM Subsidi Wajib Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Paraparatv.id | Sorong | Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) RI memastikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis korosene atau minyak tanah dan bio solar dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai peruntukannya dengan berpedoman terhadap peraturan nomor 17 tahun 2019 ijmal surat rekomendasi.

Masa berlaku surat rekomendasi terhitung tiga puluh hari sejak dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong lewat OPD teknis terkait kesesuaian penyaluran BBM jenis solar dan minyak tanah kepada masyarakat atau pelaku usaha kecil dan menengah.

“Sesuai peraturan BPH Migas untuk surat rekomendasi berlakunya bisa sampai satu bulan, jadi petani atau nelayan dalam waktu satu bulan butuh berapa liter gitu ya, jadi pemerintah kota dalam hal ini kepala dinas terkait bisa mengeluarkan (surat) rekomendasi kepada masyarakat yang berhak tersebut,” jelas Harya Adityawarman kepada sejumlah wartawan usai pelaksanaan acara sosialisasi, Jumat (4/11) sore.

Meski peraturan yang telah dikeluarkan sejak tahun 2019 itu belum diimplementasikan oleh pemerintah daerah, Harya mengatakan hal ini berperan penting karena mengingat situasi pembangunan ekonomi sekarang dihadapkan dengan persoalan pengendalian inflasi di berbagai daerah di tanah air. Khususnya BBM yang punya andil terhadap laju inflasi.

“Ini kita menegaskan kembali bahwa dalam kondisi, situasi saat ini rasa-rasanya ini sangat penting sekali, tadi juga sambutan Pak Wali Kota menegaskan kembali bahwa SKPD setempat itu berhak mengeluarkan surat rekomendasi, dan ini tentunya juga SK (BPH Migas) kita ini sebagai turunan daripada PerPres 191 tahun 2014,” tegas Anggota Komite BPH Migas RI itu.

Dengan implementasi peraturan BPH Migas nomor 17 tahun 2019, Pemkot Sorong diharapkan ikut mengawasi penyaluran subsidi BBM jenis mitan dan solar dapat tepat sasaran utamanya masyarakat yang berhak menerima.

“Kita harusnya melihat bahwa konsumen atau pengguna yang berhak itu siapa sih gitu kan? Termasuk juga nanti yang tidak berhak ya tentunya tidak akan mendapat surat rekomendasi dari pihak SKPD terkait,” pungkas Harya Adityawarman. (AY)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *