Paraparatv.id | Manokwari | Nama Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Paulus Waterpauw terbawa dalam kasus Lukas Enembe yang mana disampaikan bahwa Lukas Enembe merupakan Korban kepentingan Politik dari Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Paulus Waterpauw.
Menanggapi namanya terbawa-bawa, orang nomor satu di Papua Barat, Drs Paulus Waterpauw angkat bicara dimana pihaknya memberikan somasi 1×24 jam, atas pernyataan kuasa hukum Lukas Enembe yang melibatkan dirinya.
Pihaknya meminta jika Hal ini tidak di klarifikasi dengan waktu yang ditentukan, maka pihaknya akan melaporkan pencemaran nama baik.
“Saya mau mengatakan begini sebenarnya dorang siapa kita siapa, kita sama-sama anak adat, jadi jangan bikin diri inti, kalau sudah bermasalah dengan hukum hadapi hukum itu, bikin malu karena faktanya tidak mengenakkan bagi kita anak Papua, merusak citra generasi muda Papua kedepan, jangan sok bikin diri inti, punya jasa apa tentang bangsa dan negara ini, kita ini semua hanya pelaksana saja, kalau keliru Yach hadapi saja, jawab saja, tapi jangan terus berkoar-koar kesana kemari, orang Papua bilang farek dengan barang begitu,”tegas Drs. Paulus Waterpauw, saat ditemui wartawan usai mengikuti Pleno KUA-PPAS APBD Perubahan di Aston Niu, Senin (26/9)
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat mengatakan siapapun yang berhubungan dengan pelanggaran hukum wajiblah untuk mematuhi proses hukum yang berlaku di negara ini, dan tidak mempolitisir proses hukum yang berlaku serta tidak mengaitkan hal hal yang belum tentu kebenarannya.
“kita Dimata hukum semua sama, kewajiban kita taat pada hukum itu sendiri. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahasanya kalau sudah terjerat dalam dugaan tindak pidana penyelewengan maupun tindak pidana Korupsi Yach hadapi saja, jangan terus dikait-kaitkan dengan kepentingan satu dan lain hal, tidak ada urusannya itu,”
” Kalau beliau-beliau masih mewacanakan itu bicara politik, itu tidak ada di Rana hukum, tidak boleh di politisir, hadapi saja, thooo pejabat lainnya juga menghadapi semua,”tambahnya.
Penjabat Gubernur Papua barat menegaskan seluruh kasus hukum di Indonesia siapapun pejabat negara yang tersandung kasus hukum tetap menghargai proses hukum itu.
“jangankan Gubernur, Menteri-menteri saja berhadapan dengan hukum, mereka menghadapinya, itukan hal yang normatif pemberlakuan hukum bagi siapa saja dan kita dalam status yang sama didepan mata hukum,”
“Saya mohon dengan sangat penasehat hukumnya jangan terlalu banyak berwacana, kasihan nanti kalau suatu saat kita tahu bukti melibatkan penasehat hukumnya maka mau bilang apa,” tegasnya.(Redaksi)
