Samsat Yapen Gandeng Kejaksaan Yapen Melakukan MOU Pada Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

Paraparatv.id I Yapen I Untuk melakukan pendampingan hukum, Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Samsat Kepulauan Yapen melakukan penandatangana nota kesepahaman bidang perdata dan tata usaha negara antara UPPD samsat kepulauan Yapen dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen.bertempat di aula Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Selasa (9/8/2022).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor terutamanya dalam kegiatan pendampingan hukum penyelesaian penunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Yapen, Wakapolres Yapen, Kepala Dinas PTSP Kabupaten Yapen, pihak perhubungan, Jasaraharja, KAUR Regident Sat Lantas Polres Yapen dan tamu undangan lainnya.

Karsudi Kepala UPPD Samsat Kepulaun Yapen mengemukakan bahwa, kegiatan MOU dengan pihk Kejaksaan untuk optimalisasi pajak di Kabupaten Kepulauan Yapen yang mana dirinya ungkapkan, dari jumlah kendaraan yang terdaftar dalam sistem Samsat di Yapen sebanyak 22 ribu lebih unit lebih kendaraan namun hanya 20 persen yang membayar pajak

“dari ribuan unit kendaraan yang tersebar di kabupaten kepulauan yapen hanya 20 persen membayar pajak baik itu plat merah, kuning maupun plat hitam jadi kalau tidak membayar pajak, itu menjadi piutang negara”.ungkap Karsudi.

Lanjut di sampaikan, guna menangani piutang negara pihak Samsat Yapen menyerahkan prosesnya kepada pihak Kejaksaan Negeri dengan tujuan para penunggak pajak dapat membayar pajak sebagai kewajibannya kepada Negara khususnya Pemerintah Daerah.

“pendapatan pajak kendaraan di yapen mengalami penurunan, di tahun 2021 13.900 milyar rupiah menurun 5 persen 13.200 milyar rupiah”.

Sementara itu, Hendri Marulitua Kajari Kepulauan Yapen memberikan apresiasi kepada Samsat karena mau melakukan MOU dengan Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum dalam menyelesaikan tunggakan pajak-pajak.

“tugas dan tanggung jawab dari samsat sangat banyak jadi kami dari pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen akan terua bekerja sama untuk melakukan pendampingan hukum untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen dan di kawal terus ini dengan tembusan surat Bupati”.

Ia tegaskan, untuk kendaraan-kendaraan bodong tentunya tidak bisa masuk ke suatu daerah khususnya di Yapen jika tidak mempunyai surat-surat kendaraan yang lengkap, tentunya juga dari pihak Sabantar juga harus melihat hal tersebut sesuai dengan aturan-aturan.

“kita akan kawal ini, penegakan pajak itu untuk membuat kesadaran masyarakat akan ketaatan wajib pajak”.(HB)

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.