Paraparatv.id | Jayapura | Jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura diminta untuk tidak melakukan program pembangunan fiktif.
Selain itu juga diimbau tidak melakukan tindakan korupsi dan memeras orang.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano saat memberikan sambutan Rapat Monitoring Meja Triwulan I Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Jayapura, Rabu (27/4/2022).
Selain itu, dikatakannya bahwa dana alokasi khusus (DAK) menjadi prioritas pemkot karena dilaporkan dan berkelanjutan. Karena itu harus segera dicairkan agar DAK tidak mengendap di kas daerah mengingat hal ini dimonitor oleh pemerintah pusat.
“Saya ingatkan, jangan mempersulit pihak ketiga karena persoalan 5 persen atau 10 persen yang belum diberikan sehingga memperlambat berita acara. Ini jangan dilakukan,” tegasnya.
Dijelaskan bahwa jika proyek pembangunan yang tidak membutuhkan tender maka harus segera dilaksanakan, jangan menunda dikerjakan karena uang akan mengendap di bank.
Diakhir masa jabatannya, Ia juga berpesan agar ASN di lingkup Pemkot harus tetap menjaga komunikasi, koordinasi dengan baik antara Kepala Dinas, PPTK dan bendahara.
“Pilih orang yang jujur, setia, orang yang rajin masuk kantor, sesuai dengan kriteria dan aturan agar apa yang telah diraih dapat pertahankan kedepan, yaitu nama baik pemerintah Kota Jayapura,” jelasnya.
“Karena akhirnya kita akan dinilai bagaimana tata kelola keuangan, karena kalau kita kerja baik akan diberikan wajar tanpa pengecualian (WTP) dan itu telah dibuktikan oleh kita dari OPD dalam tatakelollah keuangan daerah dengan baik,” jelasnya. (KW/GR)
