Example floating
Example floating
BERITAPolitik

BPK Periksa Laporan Keuangan, Pemkab Jayapura Harap Raih WTP Kembali

92
×

BPK Periksa Laporan Keuangan, Pemkab Jayapura Harap Raih WTP Kembali

Sebarkan artikel ini
Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Subhan
Example 468x60

Paraparatv.id | Sentani | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua telah melakukan pemeriksaan tahap pertama atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura, yang berlangsung. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama 20 hari, Sehingga saat ini pemeriksaan tahap kedua dapat dilanjutkan kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan saat dijumpai wartawan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 tujuannya adalah pemeriksaan atas LKPD untuk memberikan predikat opini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang akan dinilainya nanti.

“Setelah menyerahkan informasi keuangan yang akan disajikan dalam laporan keuangan yang berdasarkan kriteria-kriteria terutama pada kesesuaian Standar Akutansi Pemerintah atau SAP yang berstandar,” ungkap Subhan.

Lebih lanjut Ia mengatakan, kecukupan pengungkapan laporan keuangan yang dijelaskan secara lengkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) juga diminta secara lengkap sebagai salah satu dokumen pemeriksaan.

“Berikutnya yaitu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal (SPI),” ujar Subhan

Namun untuk SPI, Hal itu merupakan bagian dari Inspektorat. Misalnya, terkait perjalanan dinas apakah sudah sesuai dengan Perbub yang sudah ditetapkan, jangan sampai keluar dari aturan itu (Perbup) yang sudah dibuat.

Dalam penyusunan laporan keuangan itu prosedur pedoman mengenai mekanisme aturan yang berlaku yang diperiksa yaitu, ketepatan waktu pelaporan, penetapan APBD apakah sudah tepat waktu atau belum? dan kemudian ketepatan waktu kegiatan.

“Sekarang bukan saja kegiatan yang telah selesai yang diperiksa, tapi outputnya atau hasilnya untuk manfaatnya sekarang juga diperiksa. Kalau sebelum-sebelumnya yang penting kegiatannya sudah 100 persen, fisik misalnya. Tapi, sekarang dituntut lagi apakah manfaatnya itu setelah selesai?, apakah dimanfaatkan apa belum?,” Katanya.

Sebagai contoh ada salah satu OPD yang yang melaksanakan pekerjaan gudang, tapi setelah selesai gudang tersebut tidak dimanfaatkan. Itu yang dinilai jadi temuan administrasi dan teguran yang akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
Selain itu, saat ini para pegawai di lingkup Pemkab Jayapura juga diperiksa terkait tunjangan anaknya yang telah lewat batas usia namun masih dibayarkan, itulah yang nanti akan ditertibkan. Karena di LHP pasti akan muncul untuk dikembalikan lagi.

“Pemeriksaan dilaksanakan selama 30 hari secara terperinci terhitung sejak tanggal 4 April sampai 4 Mei 2022 mendatang. Dan, penyerahan LHP akan dilakukan 2 minggu setelah audit perincian itu sudah keluar hasilnya, apakah meriah predikat opini WTP, WDP, Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat,” pungkas Subhan.

Untuk diketahui, Kabupaten Jayapura sudah 7 kali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga jika kembali berhasil dengan WTP tahun ini akan menjadi WTP kedelapan kali secara berturut-turut.

Diharapkan, dengan prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Jayapura dapat menjadi pemicu kepada entitas-entitas lain dalam wilayah Provinsi Papua, untuk dapat lebih tertib dalam mengelola keuangan daerah dan penyerahan Laporan Keuangan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. (Irf/GR)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *