BERITA  

Revisi RTRW, Guna Masa Depan Papua

Pembahasan Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik III penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua, Agenda hari ke dua, Rabu (23/3/2022) (Foto Sisil)
banner 120x600

Paraparatv.id | Jayapura | Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik III penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua, Agenda di hari ke dua diskusi terfokus khusus membahas Tematik Sosial Budaya. Rabu (23/3/2022)

Perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Adat wilayah Saireri, Edison Tanati mengatakan Rencana tata ruang ini pihaknya sangat menyambut positif, rencana tata ruang ini sangat berpengaruh untuk wilayah tanah masyarakat adat.

“Dalam bentuk mungkin ada wilayah wilayah yang tidak boleh dibangun yang harus dilindungi mungkin ada wilayah wilayah sakral atau mungkin contoh seperti kita punya hutan mangrove, kita punya hutan sagu, itu kan perlu dilindungi karena itu wilayah makan masyarakat adat” kata Edison

Selain itu, Pihaknya juga akan mendorong agar di buat regulasi perlindungan hutan sagu dan manggrov.

“Mungkin pada kesempatan ini pihaknya ada penekanan juga untuk perlindungan tentang hutan sagu dan hutan mangrove, karena kalau hutan sagu pada prinsipnya itu sebagai kita punya komoditi makanan pokok orang papua yang akan menjadi pangan masa depan bagi anak cucu kita, karena kemarin dijakarta pihaknya bimtek dari mendagri katanya 10 tahun kedepan akan adanya konversi dari beras padi menjadi beras sagu dan lumbungya ada di papua, untuk itu kita harus menjaga hutan sagu agar benar benar bisa membantu memberikan lumbung sagu yang baik, besok kalau kita sudah masuk ke pangan sagu atau beras sagu itu bermanfaat bagi kita di papua bahkan indonesia, untuk hutan mangrove itu jadi surganya ekosistem, karena mangrove ini tempat dimana kehidupan semua jenis ekosistem.” Tambah Edison, Rabu, (23/3/2022)

Rencana Tata ruang saat ini pihaknya sangat mendukung, merespon dan memberikan apresiasi kepada Bappeda provinsi yang telah memberikan program tata ruang yang baru untuk masa depan papua kedepan lebih baik.

Aman Jikwa selaku Perwakilan MRP Pokja Adat Lapago juga mengatakan dalam wawancara bahwa pihaknya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk acara yang sedang terjadi hari ini, didalamnya banyak yang kita diskusi sesuai dengan pendekatan wilayah dan tadi ada perwakilan lima wilayah adat, banyak yang dibahas tentang hal hal teknis bagaimana mendorong untuk masyarakat adat itu berkembang ditempat mereka masing masing.

” Harus ada tindak lanjut dari pertemuan hari ini, jadi tidak putus hanya di hari ini yang harus dikerjakan oleh pemerintah provinsi, dikerjakan oleh pemerintah kabupaten, kota, dikerjakan oleh masyarakat adat juga dikerjakan oleh LSM, dikerjakan oleh lembaga-lembaga termasuk DPR dan MRP supaya kita bangun suatu kekuatan besar untuk kita membangun masyarakat papua,” katanya. (23/3/2022)

Ditemui ditempat yang sama Perwakilan Papua Spatial Planning (PSP), Imelda Sihombing mengatakan dalam diskusi kali ini kita mengundang khusus masyarakat adat ataupun CSO, Universitas, lembaga lembaga pemerintahan dan lainnya yang memang terlibat dan mendukung aspek sosial budaya.

“Target kita adalah memastikan kita mendapatkan informasi dan verifikasi
terkait dengan aspek aspek sosial budaya yang langsung berkaitan dengan masyarakat adat, bahwa tata ruang ini benar benar diharapkan bisa mensejahterahkan masyarakat, tapi kita butuh memahami masyarakat butuhnya apa hambatan dan tantangannya apa itu yang kita gali sepanjang hari ini,” ungkap Imelda.

Ditambahkan Imelda tadi kita memahami dulu yang pertama hal hal dasar, dari teman teman wilayah adat ini mereka berbicara wilayah budaya, mereka mengenal yang namanya suku atau keret dan marga tapi memang data informasi ini masih didalami.

“Informasi lainnya yang mulai digali terkait dengan penghidupan mereka dari tempat permukimannya seperti apa, pusat pusat permukimannya seperti apa, infrastruktur infrastruktur dasar apa yang sudah ada dan belum bisa mereka akses,”tambahnya.

“Bagaimana akses mereka terhadap distrik misalnya dan terhadap fasilitas kesehatan, begitu juga dengan potensi potensi pengembangan ekonomi, tadi kita bicara dari pertanian, perkebunan, perikanan juga sampai kepeternakan yang kedepannya bisa menambah income masyarakat adat, potensi pariwisata pariwisata alam pastinya, karena RTRW provinsi papua memang sudah diberimandat harus hijau seperti yang disampaikan oleh Bappeda,” tuturnya. (SIL/GR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *