BERITA  

Papua masih tergantung dengan Pemerintah Pusat

banner 120x600

Paraparatv.id | Jayapura | Hasil Review BPK atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2019 menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk belum mandiri fiskal (IKF) masing masing sebesar 0,1330 dan 0,427 sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019.

Dalam sambutan Gubernur Lukas Enembe yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Ridwan Rumasukun mengemukakan Selama periode tahun 2002 sampai tahun 2020 dana otonomi khusus telah menjadi sumber pembiayaan utama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.

Fitur pendapatan daerah Kabupaten atau Kota dan Provinsi di Papua tergolong daerah yang memiliki ketergantungan sangat tinggi kepada dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dana otonomi khusus menjadi sumber pembiayaan utama dalam APBD Provinsi Papua.

Gubernur Lukas Enembe menambahkan “Sementara besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Papua masih jauh dibawah rata rata nasional”.

Di sisi lain, Jumlah dana otonomi khusus (OTSUS) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang telah tersalurkan ke Provinsi Papua sebesar Rp. 84,9 triliun dan ke Provinsi Papua Barat Rp. 29,60 triliun, peranan PAD terhadap total pendapatan relatif kecil yaitu berkisar 8,05 persen untuk Provinsi Papua.

Kondisi ini menunjukkan bahwa di Provinsi Papua belum berhasil menjadikan dana otsus dan dti sebagai faktor pengungkit (Leverage) bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat memacu tingkat pendapatan atau pajak daerah. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua masih sangat menggantungkan diri pada penerimaan dana OTSUS untuk menyelenggarakan pemerintah.

“Dengan telah terbitnya undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, spirit yang hendak diangkat antara lain bagaimana kemandirian fiskal daerah, baik antara pemerintah pusat dengan daerah maupun antar pemerintah daerah,” katanya dalam Rapat Koordinasi Stakeholder bersama anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dengan topik peran BPK RI dalam mendorong kemandirian fiskal didaerah bertempat di Swiss-Belhotel Jayapura, Rabu (2/3/2022).

Dampaknya terkait alokasi transfer dana perimbangan dimana aspek kinerja daerah dalam mengumpulkan pajak lokal harus mendapatkan perhatian lebih. Hal ini terjadi karena desentralisasi fiskal daerah kecuali pemerintah daerah diberikan kebebasan dan tanggung jawab yang signifikan untuk memobilisasi pajak mereka sendiri.

Gubernur Papua menegaskan adanya Kemandirian fiskal akan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat papua, peningkatan indeks pembangunan manusia melalui penurunan gini ratio penurunan angka kemiskinan dan pengangguran harus menjadi tujuan bersama.

Iapun mengapresiasi BPK Perwakilan Provinsi Papua yang selama ini telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut turut.

“Ini menunjukkan bahwa penilaian dari BPK terhadap LKPD Provinsi Papua telah sesuai dengan standar Akutansi Republik Indonesia, dan menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada anggota VI BPK RI beserta rombongan yang telah hadir di tanah papua,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut anggota VI BPK RI, Para Bupati dan Walikota, sekda se-Provinsi Papua, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Para SKPD dan tamu undangan. (SIL/SRI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *