Uang Sarjana Dikorupsi 6 Miliar, JR Ditetapkan  Sebagai Tersangka

banner 120x600

Paraparatv.id I Serui I Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen akhirnya menetapkan satu tersangka tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan keuangan negara pada kerjasama pengembangan bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado ( Unima ) Tahun Anggaran 2011-2016 dan Tahun Anggaran 2019.

Hal tersebut di ungkapkan langsung oleh Kajari Kepulauan Marcelo Bellah.S.H.,M.H melalui Kasi Intel ,Alfius Adrian Sombo.S.H didampingi PLT Kasi Pidsus,Dicky Martin Saputra.S.H dan Kasubsi Penyidikan Yeyen Erwino.S.H dalam keterangan persnya. Senin (6/12/2021).

Pengungkapkan kasus tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, Nomor : Print-01/R.1.18/Fd.1/11/2020 tanggal 13 November 2020 Jo Nomor : Print-01/R.1.18/Fd 1/11/2021 tanggal 22 Maret 2021.

“Tim penyidik kejaksaan negeri kepulauan Yapen telah menemukan dua alat bukti yang menjerat tersangka berinisial JR selaku bendahara kegiatan Program Sarjana Pendidikan Bagi Guru dalam Jabatan ( PSKGJ ) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana kerjasama tersebut dituangkan dalam MoU, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara,” tandas Alfius Adrian Sombo.S.H

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, kerugian negara dalam pelaksanaan MoU tenaga guru-guru dan pihak Unima berdasarkan laporan audit Perhitungan kerugian negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Papua mencapai Rp.6.074.711.300. dari total seluruh anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah sebesar Rp 20 milyar lebih.

“Untuk tersangka JR belum dilakukan penahanan, karena masih dalam kondisi sakit,” tandasnya.

Tersangka JR dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 UU RI Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,Subsidair pasal 3 Jo.Pasal 18 UU RI tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU no.20 tahun 2001 Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1.

“Kalau untuk pasal 2 hukuman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun dan pasal 3 minimalnya 1 tahun paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar, ” ujar Alfius Adrian Sombo.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, Marcelo Bellah.S.H juga memastikan akan ada satu lagi tersangka dalam kasus ini.

” Dalam waktu dekat akan ada satu oknum yang akan menjadi tersangka kasus ini, dimana oknum tersebut secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini,” katanya.

Untuk diketahui kasus penyelewengan uang Negara ini awalnya terungkap karena ratusan guru-guru yang mengikuti program S1 di Unima sejak 2011 hingga 2016 setelah diwisudah sempat tidak menerima ijazah.


“Tidak menerima ini menghambat para guru untuk mengikuti program sertifikasi dan program yang menggunakan dana APBD Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah menghabiskan anggaran puluhan miliar”.tambahnya.


Penyelidikan Kejaksaan ini dimulai dari tahun 2020 tapi terkendala laporan penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP yg baru keluar. ( HB/Sri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *