Gelar Monitoring, ini diharapkan Wawalkot Jayapura kepada 14 kampung

0
39
Wakil Wali Kota, Rustan Saru Saat meninjau di Kantor Pemerintah Kampung Skouw Sae

Paraparatv.id | Jayapura | Menjalankan tugas pendampingan penggunaan Bantuan Langsung Tunai dan dana desa tahun 2021, Pemerintah Kota Jayapura lakukan monitoring pada tiga kampung di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Hasil monitoring di tiga kampung, penyerapan BLT dan dana desa hingga Juni 2021 telah terealisasi.

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan hal tersebut usai memantau langsung penyerapan anggaran BLT pada tiga kampung, yaitu Holtecamp, Kampung Koya Koso, dan Koya Tengah, Kamis, (19/8/2021).

“Dari pantauan tadi, khusus di tiga kampung ini semua dana bantuan langsung tunai, dana kampung sampai Juni terealisasi. Jadi optimal di tiga kampung ini.” Kata Rustan Saru saat ditemui awak media di KM. Tidar, Kamis sore, (19/8/2021).

Untuk Kampung Koya Koso, lanjut Rustan, BLT tahap dua dalam proses pencairan. Menurutnya, hal ini semakin maju dan diharapkan menjadi percontohan.

“Bahkan dari Kampung Koya Koso, tahap dua dalam proses untuk pencairan. Jadi sudah lebih maju lagi. Nah ini, kita harapkan seperti ini.” Kata Rustan.

Pembangunan fisik di Kampung Koya Tengah alami keterlambatan pengerjaan yang mengakibatkan terhambatnya pencairan tahap dua. Karenanya, Rustan Saru mengatakan agar hal tersebut dapat segera diselesaikan.

“Pembangunan fisik di Kampung Koya Tengah sedikit mengalami kelambatan, sehingga kita minta dipercepat untuk penanganannya karena ini berkaitan dengan tagihan tahap dua untuk segera diproses.” Kata Rustan.

Rustan Saru mengisyaratkan pada akhir Agustus nantinya, tiga kampung tersebut, proses anggaran tahap dua segera tuntas.

“Kita berharap dari tiga kampung ini, bahkan tiga kampung sebelumnya (Waena, Yoka, Nafri) proses pencairan tahap dua kita harap bisa tuntas akhir Agustus, kecuali Koya Koso sudah cair.” Terang Rustan.

Rustan Saru juga meminta kepada perangkat Kampung agar dapat melakukan penataan aset, baik aset bergerak maupun tak bergerak agar dapat terinventarisasi sebagai aset daerah pembangunan kampung.

“Atas instruksi dari BPKP, melakukan penataan aset. Jadi semua belanja kampung, kaitan dengan aset bergerak, aset tak bergerak agar dicatat dan didata sehingga menjadi catatan untuk aset daerah pemerintah Kota Jayapura melalui pembangunan kampung.” Pesan Rustan Saru.  (AY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here