Paraparatv.id | Jayapura | Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) harus melakukan penyuluhan secara terpadu kepada tenaga medis dan masyarakat di Kabupaten Sarmi sebagai penerima manfaat fasilitas jaminan kesehatan nasional. Hal ini di katakana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi, Jumbriati.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sarmi masih melakukan pengobatan rujukan keluar kota dan sebagai penerima manfaat, hal ini telah diatur dalam dana kapitasi oleh BPJS untuk pembiayaan pasien di Kabupaten Sarmi. Ia berharap dengan adanya penyuluhan, masyarakat benar-benar mengetahui manfaat dari BPJS dan tak melakukan rujukan pengobatan keluar.
“Akan kami cari terobosan mengurangi angka rujukan pasien BPJS maupun peserta mandiri di wilayah Kabupaten Sarmi, sehingga masyarakat yang sakit tak lagi dirujuk untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang maksimal,” kata Jumbriati, Rabu (22/4/2021).
Ia juga menambahkan, di tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sarmi mendapatkan Sertifikat Universal Health Coverage (UHC) dalam program jaminan kesehatan nasional. “Kami mendapatkan UHC, karena kami merupakan salah satu kabupaten yang sekitar 95 persen warganya telah terdaftar dalam kepersertaan jaminan kesehatan nasional,” ujarnya.
Sekedar diketahui, DPRD Kabupaten Sarmi gelar pertemuan bersama BPJS Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat guna membahas dana kapitasi dan non kapitasi yang diperoleh 9 Puskesmas di Kabupaten Sarmi, Rabu (21/4/2021).
Hasil pertemuan bersama BPJS akan menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk memaksimalkan fasilitas kesehatan yang tersedia, termasuk tenaga medis. (Kris)
