Korban Banjir Bandang 16 Maret 2019 Sentani, akan Gelar Unjuk Rasa ke Pemkab Jayapura

1
118
Para Korban Bencana Banjir Sentani saat gelar pertemuan

Paraparatv.id | Sentani  | Korban Banjir Bandang Sentani yang tergabung dalam Gerakan Kemanusian 16 Maret 2019,  akan melakukan unjuk rasa ke Pemerintah Kabupaten Jayapura, mempertanyakan optimalisasi penggunaan Dana Benca Alam bagi korban Banjir Bandang Sentani.

Aris Kreuta salah satu korban yang sampai saat ini belum mendapatkan bantuan khusus Korban banjir Bandang menegaskan aksi moral yang di lakukan oleh mereka, untuk mempertanyakan sekaligus memintah keterbukaan Pemkab dalam hal ini BPBD Kabupaten Jayapura dalam mengelola anggaran Penanggulangan Bencana yang di kucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui BNPB Pusat ke daerah dengan total 1 triliun dengan rincian 5 tahap pengucuran

“Aksi moral dalam bentuk demo sekaligus bagian dari pengawasan terhadap pemerintah daerah “ kata Aris Kreutha, Selasa, 23 Februari 2021 .

Aris Kreutha membeberkan bahwa adanya anggaran dari BNPB Pusat  tahap pertama  dari total 1 Triliun yang turun ke Pemkab Jayapura sebesar 275 miliar. Sehingga tindakan moral  yang akan di lakukan oleh Korban Banjir Bandang Sentani  yang tergabung dalam Gerakan Kemanusian 16 Maret 2019  mengenang tragedy kemanusian yang menlanda negeri Khena Mbai Umbai itu, terhadap proteksi dan control adanya tindakan korupsi yang di kawatirkan terjadi

“Tindakan ini kami terpaksa ambil karena mengingat adanya indikasi Korupsi , yang saat ini di lakukan oleh Kejaksaan Tinggi terhadap dana bantuan banjir Bandang sebesar 4 miliar  yang lenyap tanpa jejak, “ ungkapnya

Langkah demo yang akan di ambil menurutnya,  karena tidak ingin anggaran bantuan BNPB pusat sebesar 275 M ini, akan bernasib  sama dengan anggaran-anggaran sebelumnya yang di duga di hilangkan, atau di pakai atau di embat oleh oknum-oknum tertentu.

Sebagai korban bencana banjir dan rakyat Kabupaten Jayapura akan melakukan aksi moral ke Pemkab. Jayapura dan DPRD pada Minggu besok sebagai laporan pihaknya kepada BNPB Pusat

“Kami meminta kepada BPBD Kabupaten Jayapura untuk transparan  dan terbuka , sesuai dengan data-data korban yang menjadi korban pada 16 maret 2019 di sentani, karena hamper 80 persen kami lihat belum terealisasi,“tuturnya .

Hal senada juga di sampaikan Jhon Maurits Suebu, bahwa tujuan aksi demo damai yang di wacanakan pihaknya sebagai korban banjir bandang tersebut, karena mereka bersyukur dengan adanya dana bantuan sebesar 275 miliar yang di nilai dapat membantu korban banjir bandang  yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah

“ Kami berharap bahwa  kalau tuhan sudah tempatkan bapa-bapa terhormat di gunung merah untuk menghapus air mata masyarakat yang kena dampak Banjir bandang 16 maret 2019, kami minta supaya keterbukaan di lakukan. Jangan sampai terjadi korupsi  nanti air mata masyarakat semakin menderita,“ ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi  ketika di konfirmasi mengakui bahwa adanya, dana bantuan BNPB pusat sebesar 275 miliar, dana tersebut peruntukan untuk kegiatan-kegiatan kebencanaan yang terjadi di kabupaten Jayapura seperti membangun Perumahan, Jalan, Jembatan serta pembangunan irigasi air bersih

“ Itu untuk kegiatan program yang sudah masuk di proses perencanaan , pelelangan  da nada penandatangani pengawasan oleh Kejaksaan . jadi tidak sewenang-wenang gunakan anggaran itu,“jelas Sekda

Menurut Hana Hikoyabi uang yang di berikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemkab , melalui prosedur yang ketat  dengan total 275 miliar sekian dari total 1 Triliun anggaran Bantuan Pusat terhadap  Kabupaten Jayapura dengan total pengucuran sebanyak 5 tahap.

Anggaran ini juga di akui Sekda Hana Hikoyabi, selain untuk jalan, Jembatan dan Air bersih, ini juga untuk kegiatan pembangunan rumah, Baik Korban Bencana Banjir Bandang, serta Korban  luapan air dana Sentani. (Nesta)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here