Paraparatv.id | Jayapura | Merajut Damai tidak sekedar thema tentang liputan dari rangkaian kegiatan kemanusiaan untuk memastikan Papua aman dan kondusif.
Kita ketahui bersama bahkan sudah sangat viral di media lokal Papua maupun media nasional bahkan sudah diperdebatkan di forum internasional yaitu di Sidang Umum PBB tahun 2020 bahwa telah terjadi Serangkaian Persoalan Kemanusiaan di Kabupaten Itan Jaya, termasuk pembunuhan seorang Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Yermias Zanambani.
Tidak disangkali bahwa persoalan kemanusiaan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran atas hak hidup manusia yang berakhir diujung peluru dan situasi serius atas pelanggaran HAM di Tanah Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, menjadi masalah diplomatik internasional yang serius antara negara Vanuatu dan Indonesia di Sidang Tahunan (SU) PBB, meninggalkan pertanyaan “siapa pelaku kejahatan dan bagaimana kejahatan itu terjadi”.
Sementara Indonesia menganggap Vanuatu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan melanggar prinsip-prinsip kedaulatan yang diakui dan dianut secara besama oleh negara-negara anggota PBB dan dilain pihak negara Vanuatu mengecam pemerintah Indonesia telah melakukan kekerasan bahkan penindasan dan pembunuhan orang melanesia di Papua dan menuntut agar situasi Papua segera menjadi perhatian masyarakat internasional.
Ketegangan diplomatik ini menimbulkan pro kontra diplomasi internasional diantara negara-negara anggota PBB bahkan negara-negara Persemakmuran Pasifik yang tergabung dalam PIF (Pasific Islands Forum) atau lebih luas lagi dalam forum ACP (African Caribian Pacifik) mendesak supaya segera PBB mengirimkan konfoi Tim Pencari Fakta ke Tanah Papua untuk memantau dan menyelidiki masalah-masalah HAM tersebut.
Di Indonesia, situasi di Tanah Papua khususnya dibeberapa daerah Kabupaten Pegunungan, seperti Puncak Jaya, Nduga, Timika, Intan Jaya, terjadi bentrokan antara Kelompok Sipil Bersenjata yang menamakan diri TPN/OPM dan TNI/POLRI. Bentrokan ini mendatangkam korban nyawa dimasing-masing pihak dan masyarakat sipil bahkan menimbulkan pertentangan pendapat tentang siapa yang salah atau siapa yang benar begitupun tentang siapa pelakunya dan bagaimana tindakan itu terjadi lalu mengapa itu dilakukan.
Perdebatan tentang siapa pelakunya masih merupakan TANDA TANYA, meskipun dengan kasat mata dapat mengambil kesimpulan langsung kalo bukan si A maka si B pelakunya atau sebaliknya karena hanya ada dua pihak saja yang bentrok disana.
Atau pertanyaan baru “siapa pihak ketiga” kalo kedua pihak yang bentrok menyatakan tidak bertanggung jawab atas tindakan kriminalisasi tersebut.
Tujuan utama sebuah perjuangan adalah mewujudkan kesejahteraan, kedamaian dan keamanan serta keselamatan seluruh anggota keluarga dalam sebuah rumah.
Kalau rumah itu adalah Negara Republik Indonesia dan kepala keluarganya adalah seorang Presiden, maka Pak Jokowidodo adalah ayah untuk tiga puluh empat anaknya, maka dua anaknya di Tanah Papua adalah Papua dan Papua Barat.
Apakah kepulan asap di Tanah Papua adalah sebuah tujuan yang dirancang oleh Presiden Jokowidodo sebagai seorang Ayah dari kedua anak di Tanah Papua?
Betulkah hati seorang Ayah begitu kejam sehingga menyulitkan hidup dan masa depan kedua anaknya?
Ataukah Ayah dengan dengan susah payah dan penuh belas kasihan berusaha agar kedua anaknya tidak terpuruk jatuh dan terpontang panting tetapi berusaha dengan segala cara dan daya untuk mengangkat mereka untuk bisa hidup sejahtera dan sepadan dengan saudara-saudaranya yang lain.
Tetapi hal sedemikian wajar dan berharga tidak di tanggapi dengan hati syukur oleh kedua anaknya tersebut.
Gubernur dan seluruh perangkat Pemerintahan Daerah dalam hal konflik ini terutama keadaan di Nduga dan Intan Jaya belum bertindak sebagai pemilik dan stake holder terpenting dengan menyediakan media perdamaian atau dengan bahasa sehari-hari ” pasang badan ” tetapi terus menerus menunjuk persoalan ini sebagai “man made conflict and Jakarta must responsible for it”.
Kehadiran Gubernur dan seluruh perangkat Pemerintah Provinsi Papua kelihatan lemah dalam menjalankan sistim kontrol terhadap pergerakan masyarakat sipil terutama didaerah-daerah konflik sehingga masyarakat dapat secara bebas menyatakan sikap melawan negara. Hal ini wajar mendapat sikap tegas Gubernur sebagai Wakil Negara di Provinsi Papua.
Namun demikian konflik ini terus menerus berputar di kisaran kabupaten- kabupaten di pegunungan Papua yang seharusnya mendapat perhatian serius dari Gubernur sebagai anak asli (pemimpin) dari sana, seperti misalnya menggaungkan Perdamaian dalam lingkaran wilayah konflik atau mengadakan Tour Damai ke wilayah-wilayah konflik, Rally Governor Papua for Peace and Harmony dan sebagainya sebagai usaha mengamankan wilayah konflik dan menyelamatkan nyawa manusia.
Keadaaan diam ini sekarang menjadi lahan untuk TNI melaksanakan tugas negara untuk keamanan dan keteriban serta keselamatan masyarakat dengan cara perang, cara militer, mengejar dan menstabilkan ruang kosong secara paksa atas tugas dan tanggung jawabnya.
Dalam hal terus menerus terjadi gangguan keamanan memang sangat sulit dihindari tindakan pengamanan oleh militer. Hal ini wajar berlaku di setiap negara yang sering dihadapkan dengan kesimpulan kontroversial sebagai pelanggaran HAM.
Apakah Terbentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta Intan Jaya dibawah Menko Polhukam masuk kategori Kebijakan Perdamaian atau hanya sebuah simbol dari usaha menutup mata atas terungkapnya kebenaran sejati? Disini ujung perdebatan pro dan kontra atas terbentuknya Tim Menkopolhukam ini.
Namun sepanjang Presiden RI, Jokowidodo adalah seorang Ayah yang baik dan bijaksana dimana Tim Menko adalah ujung jari bahkan buluh mata seorang Ayah untuk memastikan fakta kebenaran sejati atas rangkaian Pembunuhan Intan Jaya termasuk penembakan Pendeta Yermias Zanambani.
Kepastian atas situasi di Intan Jaya tergantung kepada benar tidaknya pengungkapam misteri dibalik rangkaian pembunuhan Intan Jaya dan kesimpulan akhir tentang siapa pelakunya dan mengapa hal tersebut terjadi ketika Tanah Papua diliputi argumentasi tentang Otonomi Khusus sebagai kebijakan lanjutan dan Daerah Otonomi Baru yang kontroversial.
Sungguhkah fakta yang tersembunyi itu jauh dari raihan TGPF Intan Jaya yang sementara mulai mengungkapkan sepuluh fakta awal dari pembunuhan Pdt. Yermias Zambani mengawali serangkaian penyelidikan ini.
Memang harus disadari sepenuhnya bahwa fakta yang tersembunyi tidak segampang membalik telapak tangan bahkan akan menimba banyak kritik dan protes dari berbagai pihak karena itu TGPF Intan Jaya tidak bertijuan untuk memproduksikan Fakta Kosong.* (John AL. Norotouw)
John AL Norotouw adalah Pemerhati Masalah Sosial di Papua
