Pemda Papua Diminta Buka Data Manfaat Dana Otsus Papua

0
48
Ilustrasi Undnag-undang Otonomo Khusus tahun 2001

Paraparatv.id | Jakarta | Keputusan Pemerintah Pusat memberikan Otonomi Khusus Papua, telah memberi manfaat luar biasa bagi masyarakat Papua. Keputusan yang dilaksanakan sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 ini dari sisi anggaran sudah mencapai Rp 126 triliun.

Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo mengatakan, keputusan itu menjadi komitmen pemerintah pusat untuk mengakselerasi pembangunan Papua, dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Menurut Thomas, Otonomi Khusus telah memberikan dampak yang baik seperti, mahasiswa Papua diberikan beasiswa belajar dari dana otsus. Kemudian pemuda Papua juga banyak yang berhasil masuk dinas kepolisian juga tni, dari sisi biaya pendidikan itu dari dana otsus.

Bahkan, berbagai lembaga adat, lembaga keagamaan di Papua pun menikmati dana otsus. Sehingga, jika ada penolakan dari penerima dana otsus jelas tidak fair dan salah.

 Hanya saja, kata Thomas, berbagai kelebihan itu tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi. Meski masih ada kekurangan, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar.

Karena itu, ia meminta, agar pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk lebih terbuka, menyampaikan data apa saja manfaat dari dana otsus dan digunakan untuk apa saja.

“Saya minta kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat membuka data. Terkait tolak otsus, pemerintah daerah seolah-olah diam, membuat situasi seolah memaksa pemerintah pusat berhadapan langsung dengan masyarakat papua,” ujar Thomas, dalam diskusi webinar, Otonomi Khusus Papua Untuk Siapa?, Kamis, 22 Oktober 2020 dikutip dari Medcom.id.

Harusnya, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat membuka secara transparan penggunaan dana otsus, dan capaian-capaian yang telah dilakukan sejak tahun 2002 sampai 2020 ini. Pemerintah provinsi Papua selaku perwakilan pemerintah pusat, harus berani membuka data-data itu supaya tidak terkesan menggiring rakyat Papua melawan pemerintah Pusat.

Thomas menegaskan, hal itu perlu dilakukan, supaya rakyat Papua tidak termakan dengan agitasi-agitasi politik kelompok kontra pemerintah tolak otsus. Agitasi-agitasi politik hanya bisa dilawan dengan data dan informasi yang benar yang bisa diakses oleh publik secara memadai.

Menurut Thomas, pemerintah provinsi kurang lihai dalam menggunakan instrumen sosialisasi, seperti media sosial. Sehingga berbagai manfaat Otsus tak tersampaikan. Padahal, dana Otsus sudah dirasakan hingga ke desa-desa, distrik, dan masyarakat juga menyambut positif. Jika kebijakan ini bisa diperluas ke semua kabupaten kota, akan membawa dampak signifikan dan jadi bukti Otsus berdampak luar biasa.

“Bagian ini seharusnya disosialisasikan Agar mereka yang menolak otsus sadar, tidak terkena agitasi politik, seolah olah otsus gagal padahal tidak demikian, banyak manfaat bagi masyarakat, ” tegasnya.

Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas Velix Wanggai menambahkan, melihat Otsus tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek namun melihat dari bentangan awal Otsus dimulai. Dalam UU Otsus, sudah terangkum berbagai hal, terutama dari sisi aspek penghargaan terhadap masyarakat asli Papua. Ini membuktikan negara menghormati sepenuhnya Papua.

“Kehadiran Otsus menghargai segala perbedaan dan diikuti dengan kerangka regulasi dari sisi kewenangan juga berbeda dengan daerah lain, dimana memiliki kewenangan penuh mengelola sumber daya alam,” ujarnya.

Kemudian, ada pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), sebuah pengakuan dari negara bahwa Papua memiliki kerangka kelembagaan yang khusus. Juga, ada perbedaan dalam hal fiskal di banding daerah lain.

“UU Otsus sudah mendisen soal solusi solusi mulai hak hak kultutal, hingga ekonomi,” tegasnya.

Bahkan, berbagai instrumen juga terus dilahirkan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua, yang terbaru Inpres Nomor 9 yang mengintegrasikan berbagai kementerian lembaga agar bisa satu visi dalam mendorong percepatan Papua dengan pendekatan yang lebih tepat dan mengena.

Karena itu, Billy Mambrasar, Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi, mengajak masyarakat Papua, juga generasi muda Papua, tidak mudah terbawa hoaks, agitasi politik dari kelompok tertentu tanpa melihat utuh manfaat dari Otsus. Agitas kelompok tolak otsus, perlu dilawan dengan berita positif Papua.

“Saya menerima dari beasiswa otsus, tanpa otsus tidak sekolah. Saya mengajak, penerima manfaat menceritakan ke publik, agar menjadi berita baik. Anak muda papua jangan mudah terbawa hoaks, suarakan kebenaran, menjadi manusia independen membangun kesejahteraan papua,” ujarnya.*(Redaksi Paraparatv.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here