Laporan : Redaksi
Paraparatv.id | Jayapura | Menyikapi situasi wabah pandemik Covid 19, sejumlah kebijakan dan langkah di lakukan pemerintah daeah Intan Jaya, di antaranya adalah pengelolaan anggaran secepatnya dan transparan, guna mendukung upaya penanganan dan penanggulangan.
Hal ini di sampaikan Bupati Natalis Tabuni menyikapi pemotongan anggaran Dana Alokasi Umum sebesar Delapan Puluh Dua Milyar Rupiah oleh pemerintah pusat, dalam masa Pandemik kali ini.
“Untuk menutupi dana sebesar Delapan Puluh Dua Miliyar, sekaligus mencegah terjadinya devisit anggaran, dan menghindari terjadinya utang daerah pada ahir tahun, akibat proses penanggulangan wabah covid ini,”ucap Bupati Tabuni.
“Maka kebijakan yang di ambil oleh pemerintah daerah setempat sesuai petunjuk, adalah di lakukannya pemangkasan anggaran pada seluruh lini pemerintahan di daerah, yang telah di anggarkan pada tahun ini,” tambahnya.
Dikatakan, Pemangkasan anggaran tersebut di lakukan pada bidang bidang yang tidak bersifat emergency, dan yang dapat di tunda realisasinya pada tahun anggaran yang akan datang, di antaranya perjalanan dinas mulai dari pimpinan dearah sampai kepada staf, pimpinan DPR dan staf, pelatihan pelatihan, dan lain lain.
“Pemangkasan anggaran anggaran tersebut, di lakukan hingga mencapai jumlah Delapan Puluh Dua Milyard, sesuai jumlah dana yang telah di ambil alih oleh pemerintah pusat,”cetus orang nomor satu Intan Jaya.
Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni mengatakan, untuk merealisasikan kebijakan daerah dalam menyikapi situasi wabah pandemik Corona virus Covid19 kali ini, di butuhkan kerja sama yang baik, dan aktif dari semua pihak di lini pemerintahan, terutama lembaga DPRD, melalui pimpinan definitif, yang telah di lantik, agar upaya upaya pemerintah daerah dapat lebih maksimal, dan realisasinya menjadi berguna dan tepat sasaran, bagi daerah dan bagi masyarakat.
Terkait hal ini Bupati Natalis Tabuni juga mengatakan, Hak badjeting ketua definitif DPR dalam sistem keuangan daerah berpengaruh besar pada pengelolaan anggaran, yang berhubungan dengan penanganan dan penanggulangan wabah Corona virus di daerah.
Bupati Natalis Tabuni mengatakan pimpinan sementara DPRD dalam tupoksi kerjanya tidak memiliki hak badjeting, dalam menetukan kebijakan penggunaan anggaran daerah, kondisi ini mempersulit pihak Eksekutif, karena berhubungan erat dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan penanganan dan penanggulangan penyebaran wabah virus Covid 19 di wilayah. Oleh karenanya Bupati Natalis berharap, dengan telah di lantiknya pimpinan definitif DPRD Intan Jaya beberapa hari lalu, lembaga DPRD dapat lebih komunikatif dan berkolaborasi secara baik, sesuai aturan yang berlaku, guna bersama sama dengan pihak Eksekutif daerah, melaksanakan upaya upaya mengamankan daerah dan masyarakatnya, dalam masa pandemik ini, melalui pengelolaan dan penggunaan anggaran yang baik, benar, dan tepat sasaran. **
