Beranda blog

Ini Harapan DPP ASMATA Papua, terhadap Bupati Keerom yang Baru

0
Kepengurusan DPPD ASMAMTA Papua Ketua Ayub Wamiyau ( tengah kameja batik) di dampingi beberapa Pengurus ASMAMTA Papua

Paraparatv.Id | Jayapura  |  Ketua  Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Mahasiswa Mambramo – Tabi (ASMATA) Ayub Wamiyau, S.Kom memberikan apresiasi dan ucapan selamat  kepada Bupati dan Wakil Bupati Keerom  Piter Gusbager, S.Hut, MUP – Drs. Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si yang akan di lantk, Jumat, 26 Februari 2021.

Pelatikan Pemimpin Baru Kabupaten Keerom  tersebut akan berlangsung pada Jumat, 26 Februari 2021 di Gedung Negara Dok V Jayapura oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

Selaku Ketua ASMATA Ayub Wamiyau sangat mengapresiasi kehadiran pemimpin baru di Kabupaten Keerom  Bapak  Piter Gusbager, S.Hut, MUP (Bupati ) – Drs. Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si (Wakil Bupati), sehingga akan memberikan harapan baru terhadap pemulihan Kabupaten Keerom menuju Kabupaten yang maju mandiri dan sejahtera. 

“Selamat atas dilantiknya Bupati dan wakil Bupati kabupaten Keerom, Periode 2020-2024. Kiranya ini menjadi langkah baru dalam membangun keerom “ ucap Ayub Wamiyau ketua Asmata Papua, Kamis, 25 Februari 2021.

Selain itu, Ayub Wamiyau memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penyelenggara Pemilu dan Masyarakat Kabupaten Keerom yang dengan setia mengawal Demokrasi Pilkada 9 Desemeber  2020 lalu di Kabupaten Keerom  sehingga dapat  berjalan dengan aman damai dan tentram

“ Terima kasih buat penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU Keerom , serta  buat seluruh masyarakat  yang telah memberi mandat kepada putra asli keerom  untuk memimpin  sebagai kepala daerah, “ujarnya .

Ayub berharap dengan   dilantikanya Bupati Keerom yang baru Bapak . Pieter Gusbager, S.Hut  kiranya  pembaharuan kepemimpinan di keerom dapat memberikan nuansa baru yang produktif dan berpihak pada rakyat.

Sebagai Ketua Asosiasi Mahasiswa Mambramo-Tabi (ASMATA) Ayub Wamiyah berharap kepada Bupati Keerom yang baru dapat memberikan ruang kepada pemuda dan Mahasiswa  Keerom sebagai tempat untuk mengkaderkan pemimpin –pemimpin Keerom masa mendatang

“ kiranya pemimpin baru Keerom  mampu memberi ruang  kepada  mahasiswa  sebagai  wadah  pengkaderan kepemimpinan di keerom, “ tutup Ayub Wamiyau

Rencana Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom  sekaligus pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Periode 2021-2025.(Nesta)

Posko PPKM VIM Kotaraja Siap Di Berlakukan

0

Paraparatv.id | Jayapura | Guna mendukung program pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran covid-19  yang makin meningkat di Kota Jayapura, kelurahan vim, kotaraja, distrik abepura siap menjalankan program PPKM mikro hingga ke tingkat RT /RW.

Rabu 24 Februari 2021, kepala distrik Abepura, dionisius deda bersama kapolsek abepura, Clif Duwit dan Dandramil Abepura, Yubelinus Simbiak berserta jajaran, melakukan pembersian posko covid-19 PPKM Mikro di kelurahan vim, kotaraja, distrik Abepura.

Laporan Tim Liputan

Deklarasi Penandatanganan Pakta Integritas Mewujudkan WBK dan WBBM Lapas Serui

0

Paraparatv.id I Penandatanganan Pakta Integritas sebagai komitmen Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dilaksanakan di Kantor Kementerian Hukum Dan Ham RI Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas ) Kelas II B Serui. Kamis, 25 Februari 2021.

Penandatanganan ini di hadiri Ketua Pengadilan Negeri Serui, Ronald Massang dan Kajari Serui Marcelo Bella yang ikut melakukan penandatanganan juga sebagai saksi kegiatan tersebut.

Abraham Benyamin Harjo selaku Kalapas Kelas II B Serui menegaskan kepada seluruh pegawai di lapas Serui mengatakan dengan komitmen deklarasi yang di lakukan ini, menunjukan bahwa janji sebagai pegawai Lapas untuk melaksanakan tugas, menuju wilayah bebas korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bebas melayani (wbbm) tahun 2021.

“Dengan predikat yang kita lalui hanya penghargaan yang di berikan tapi intinya adalah bagaimana dapat menerjemahkan kinerja kita dulu sebaik-baiknya untuk melakukan pelayanan baik kepada tahanan maupun masyarakat untuk pengabdian kepada bangsa dan negara, itu yang lebih intinya”.tegasnya.

Dirinya menambahkan, kinerja lebih pasti adalah komitmen Kementerian Hukum dan Ham secara umum dari Kantor Wilayah Papua dengan selogan Pasti TIFA ( Transformasi, Improvmen, Fisibility, dan Aktualisasi ) dengan harapkan kepada semua pegawai lapas Serui untuk dapat berkomitmen melaksanakan deklarasi tersebut. (Herman Betta)

Situasi Keamanan Belum Kondusif, Warga Intan Jaya Terancam Kelaparan

0

Paraparatv.id | Jayapura | Wakil Bupati Intan Jaya, Yan Kobogau, mengatakan hingga kini banyak warga terancam kelaparan karena situasi keamanan yang belum kondusif.

Hal tersebut dikatakan setelah melakukan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua di salah satu hotel di Jayapura, Selasa, 23 Februari 2021.

Menurutnya, situasi terakhir di Distrik Sugapa dan beberapa kampung di sekitarnya berangsur membaik. Namun masyarakat masih trauma melakukan aktivitas, terlebih untuk berkebun.

“Masyarakat gunung pada umumnya takut pada kejadian seperti ini, itu sebabnya timbul bencana kelaparan. Ada sekitar 600 pengungsi berada di Sugapa sedangkan 11 titik pengungsi lainnya ada di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika,” kata Yan.

Dijelaskan bahwa sejak pecahnya konflik bersenjata diawal Januari 2021, pemerintahan Kabupaten Intan Jaya belum berjalan maksimal dan jaringan komunikasi masih menjadi persoalan, untuk itu ia melakukan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua agar segera menempuh langka strategis.

Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, mengatakan akan bersama melakukan pemulihan di Intan Jaya melalui koordinasi situasi tersebut.

“Saya akan memberikan bantuan secara langsung dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Sosial sudah mengirimkan tenaga mendata warga untuk mendapatkan bantuan yang selayaknya,” kata Klemen.

Diketahui konflik antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya terjadi sejak 17 Desember 2019. Eskalasi konflik yang mulai meningkat di awal Januari 2020 menyebabkan banyak masyarakat memilih mengungsi dan berlindung di tempat yang aman. (Kris)

Peringati Hari Peduli Sampah Nasional 2021, dengan grebek sampah

0

Paraparatv.id | Jayapura | Peringati Hari Peduli sampah Nasional 2021, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura dan komunitas lingkungan seperti Rumah Bakau Jayapura, lakukan grebek sampah di lokasi pasar baru Youtefa, Kotaraja, kota Jayapura.

Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi mengatasi sampah di kota Jayapura. Demikian pernyataan wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru saat membuka kegiatan dalam rangka hari peduli sampah nasional dan grebek sampah di lokasi pasar baru youtefa, Kotaraja, Distrik Abepura, Selasa 23 Februari 2021.

Rustan Saru mengatakan kalau sampah-sampah yang bertebaran di kota Jayapura dikelola dengan baik, akan mendatangkan nilai tambah bagi masyarakat.

Wakil Walikota menambahkan, pemerintah kota Jayapura telah memprogramkan untuk dibentuk koperasi sampah, sehingga nantinya sampah-sampah rumah tangga ini dapat dibeli oleh koperasi, dan diolah kembali menjadi berbagai pupuk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Laporan tim liputan

DPRD Mamberamo Raya tetapkan John Tabo dan Ever Mudumi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

0

Paraparatv.id | Jayapura | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamberamo Raya, menetapkan pasangan John Tabo-Ever Mudumi sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kabupaten Mamberamo Raya, periode 2021-2025.

Setelah KPU Mamberamo Raya menetapkan pasangan John Tabo-Ever Mudumi sebagai bupati dan wakil bupati terpilih pada pilkada serentak 9 desember 2020 lalu, Senin 22 Februari 2021, DPRD kabupaten Mamberamo Raya melalui sidang purna istimewa yang berlangsung di kota Jayapura, menetapkan pasangan John Tabo-Ever Mudumi sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kabupaten Mamberamo Raya periode 2021-2025.

Sidang paripurna di pimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya, Elias Basutey dan dihadiri 20 anggota DPRD Mamberamo Raya, utusan KPU Mamberamo Raya, Bawaslu Mamberamo Raya, sekda Mamberamo Raya dan Forkopimda kabupaten Mamberamo Raya, berjalan aman.

Laporan Tim Liputan

Panggilan Kemanusiaan Pak Polisi di Kampung Jaifuri

0
Bripka Tedi Permadi selaku Bhabinkamtibmas Jaifuri memapah Supriyadi ke tempat duduk, Selasa (23/02/21). (Foto: ITH)

Paraparatv.id | Keerom | Supriyadi (46) hidup sendiri dalam gubuknya di Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Kesendiriannya ini harus di hadapinya dengan kursi roda lebih dari 12 (dua belas) tahun lamanya, kini menjadi sasaran patroli kemanusiaan Bripka Tedi Permadi, Selasa (23/2/2021).

Tiga puluh enam tahun sudah Supriyadi merantau di Tanah Papua, begitu banyak pengalaman hidup yang didapat. Pengalaman pahit yang tak bisa ia bayangkan adalah kini menjadi kelompok orang cacat yang harus duduk di kursi roda.

Supri sapaan akrabnya, menikahi istrinya Komariah tahun 2005 dan empat tahun setelah itu ia di karuniai seorang putri di beri nama Adinda Ana Syahira usia. Petaka pun muncul saat ia bekerja sebagai pembantu kuli penambang rakyat di Kali Pas, Senggi, Kabupaten Keerom. Supri tertimbun reruntuhan batu dan tanah, tulang ekor dan mengakibatkan kedua kakinya tak dapat dirasakan sama sekali.

Rumah transmigrasi sejak 1985 hingga kini yang di tempati Pak Supriyadi, Kampung Jaifuri, Skanto, Keerom, Papua, Selasa (23/02/21). (Foto: Frengky)

Setelah mendapatkan perawatan medis di Kota Jayapura, ia pun berupaya jalani pengobatan secara tradisional bermingu-minggu hingga bulan. Lambat laun, ekonominya pun surut dan tak mampu menopang kebutuhan keluarga. Sontak, situasi ini menjadikan alasan istri meninggalkan dirinya.

Sejak kepergian istri dengan membawa anak perempuannya tahun 2009. Ia menjalani hidup, mulai dari aktifitas memasak, mandi, bersihkan rumah dan bersihkan diri sendiri. Pemasukannya hanya mengandalkan sumbangan dari beberapa kerabat di Distrik Skanto, Keerom dan warga yang peduli akan kehidupannya.

Dirinya mendapatkan sebuah informasi tentang terapi di luar Papua yang berikan sedikit harapan untuknya agar dapat berjalan kembali. Namun, semuanya hanyalah sebuah harapan, lantaran biaya yang begitu besar dan tak bisa ia penuhi.

Harapan itu kini mulai sedikit terkikis, saat Bripka Tedi Permadi anggota Polres Keerom yang di tugaskan sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah Kampung Jaifuri (Arso 3) menyambangi rumah gubuk miliknya bersama Kepala Desa Jaifuri, Tedi Suseno dan dua orang lainnya.

Bripka Tedi Permadi saat menunjukkan tulang ekor belakang Supriyadi yang alami benjolan, Kampung Jaifuri, Skanto, Keerom, Papua, Selasa (23/02/21). (Foto: ITH)

Perlahan, sang polisi bersama Teddi Suseno serius mendengarkan kronologis Supriyadi saat tragedi 12 tahun silam yang menimpa dirinya. Sontak, seisi teras rumah Supriadi hening dalam keprihatinan, lantaran harus menghidupi diri sendiri dengan kursi roda.

Tak ayal, sedikit mata berkaca-kaca terlihat kerinduan Supriyadi sangat dalam terhadap anak perempuannya yang hingga kini masih di Malang, Jawa Tengah. Dengan kondisi saat ini, tanpa pekerjaan dan hanya berharap dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah, membuatnya mampu bertahan hidup di dalam gubuknya.

“Saya hanya bisa telepon biasa dan telpon video dengan anak saya. Anak saya sangat ingin ke Papua, tetapi tak ada yang bisa saya lakukan, karena tidak punya uang. Saya ingin memeluk Dinda (anaknya),” kata Supriyadi yang lahir di Malang, Jawa Timur.

Dengan penuh suasana haru, Bripka Tedi Permadi berusaha menenangkan Supri yang di landa kesedihan. Tedi meminta dukungan doa dari seluruh masyarakat Keerom, untuk kesembuhan Supri, agar dapat menjalani hidup sebelum mendapatkan musibah yang dampaknya seperti saat ini.

“Saya terpanggil saat berpatroli dan mencari informasi tentang warga yang membutuhkan belas kasih Polri. Setelah mendapatkan informasi tentang ini, saya koordinasi dengan Kepala Desa Jaifuri dan Alhamdulillah, Pak Teddi Suseno menjadi jembatan buat saya berbagi sedikit rejeki ke Pak Supri,” kata Tedi, Bhabinkamtibmas Kampung Jaifuri.

Dirinya tetap melakukan pendekatan sosial kepada warga di Kampung Jaifuri setiap harinya dan tanpa memandang perbedaan, ia tetap menjalankan tugas Negara untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

“Itu sudah menjadi tugas kami polisi di setiap tempat tugas yang kami dapat. Secara pribadi saya tersentuh melihat kondisi beliau (Supri) dan ini adalah panggilan kemanusian menjadi tugas kita bersama,” dikatakannya.

Bantuan yang ia berikan hanya sebuah dorongan penambah semangat kepada Supriyadi untuk tetap menjalani hidup dan akan terus mendapat dukungan dari semua orang di sekitarnya. “Semua ini saya ikhlas berikan dan memang saya ingin semua warga terus meningkatkan tali silaturahmi dan menjadi satu kesatuan dalam berkehidupan sosial,” ujarnya.

Teddi Suseno selaku Kepala Desa Jaifuri (Arso 3) berikan apresiasi atas langkah yang dilakukan Bhabinkamtibmas dengan melakukan pendekatan kemanusiaan kepada warga Jaifuri. Dirinya bersama-sama juga mengulurkan bantuan sedikit ke seorang warga yang benar-benar sangat membutuhkan seperti Supriyadi penyandang disabilitas.

Bripka Tedi Permadi saat berikan bantuan ke Supriyadi dan disaksikan Kepala Desa Jaifuri, Teddi Suseno, Keerom, Papua, Selasa (23/02/21). (Foto: ITH)

“Bhabinkamtibmas bagus, selama ini setiap ada masalah maupun lainnya, selalu kordinasi dengan aparat desa. Tadi itu adalah program dari Bhabinkamtibmas dan saya sebagai Kepala Desa hanya membackup saja,” kata Teddi Suseno.

Dengan patroli kemanusian Bhabinkamtibmas yang di lakukan secara rutin ini, dapat mempererat kesatuan warga serta kedekatan sosial bermasyarakat semakin tajam untuk menciptakan adanya kesadaran diri saling silaturahmi antar sesama di Kampung Jaifuri. (ITH)

Dihadapan MenkoPolhukam, Tokoh-Tokoh Papua Minta Pemekaran Serta Usut Tuntas Penyalahgunaan Dana Otsus Papua

0
Menkopolhukam RI, Mahfud MD saat menemui Tokoh Papua di Jakarta

Paraparatv.id | Jakarta | Tokoh masyarakat Papua pendeta Albert Yoku meminta ada pengakan hukum bagi pejabat-pejabat pemerintah daerah yang menggunakan dana Otsus. Hal ini disamapaikan Albert saat betemu Meko Polhukam Mahfud MD bersama Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua, di Istana Ballroom, Hotel Sari Fasific Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.

“Kami harap mesti ada penegakan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang gunakan dana Otsus,” ujar Albert Yoku yang juga bagian dari tim pemekaran Provinsi Papua ini.

Menurut Albert Otsus adalah berkah besar dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. “Bila digunakan dengan baik akan jadi berkah, terutama di pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” tambah Albert.

Dalam kesempatan yang sama, tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana otsus sejak 2002 sampai saat ini.

“Otsus ini berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat tapi disalahgunakan oleh sejumlah orang,” tegas Dorince Mehue.

Menurut Dorince Mehue, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk kesenjangan antar wilayah adat yang masih ada.

“Provinsi Papua mesti dimekarkan, untuk mencapai keadilan sehingga tidak hanya sejumlah wilayah dan wilayah adat saja yang mendapatkan dana Otsus yang cukup. Kami siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat,” tambah Dorince Mehue.

Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD akan menindaklanjuti usulan tersebut dan telah mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK dan Polri agar penegakan hukum segera ditindaklanjuti.

“Penegakan hukum selalu saya dengarkan bila berdialog dengab masyarakat dan tokoh Papua. Kami baru saja mengunpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti,” ujar Mahfud.

Usulan-usulan yang diterima tersebut, Mahfud menegaskan akan memfollow up dengan dua langkah: pertama proses legislasi nanti akan disampaikan ke tim melalui Kemendagri.

“Kedua saya sudah minta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat termasuk mengkaji usulan dari para kepala derah dan tokoh masyarakat tadi,” pungkas Mahfud.

Hadir dalam kesempatan ini, Kepala BSSN yang juga mantan Pangdam Papua, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono yang juga mantan Danrem Papua, Deputi Bidang Poldagri, Staf Khusus Menko Polhukam, Anggota Majlis Rakyat Papua (MRP), Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Papua serta tim pemekaran Provinsi Papua. (Redaksi)

Korban Banjir Bandang 16 Maret 2019 Sentani, akan Gelar Unjuk Rasa ke Pemkab Jayapura

0
Para Korban Bencana Banjir Sentani saat gelar pertemuan

Paraparatv.id | Sentani  | Korban Banjir Bandang Sentani yang tergabung dalam Gerakan Kemanusian 16 Maret 2019,  akan melakukan unjuk rasa ke Pemerintah Kabupaten Jayapura, mempertanyakan optimalisasi penggunaan Dana Benca Alam bagi korban Banjir Bandang Sentani.

Aris Kreuta salah satu korban yang sampai saat ini belum mendapatkan bantuan khusus Korban banjir Bandang menegaskan aksi moral yang di lakukan oleh mereka, untuk mempertanyakan sekaligus memintah keterbukaan Pemkab dalam hal ini BPBD Kabupaten Jayapura dalam mengelola anggaran Penanggulangan Bencana yang di kucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui BNPB Pusat ke daerah dengan total 1 triliun dengan rincian 5 tahap pengucuran

“Aksi moral dalam bentuk demo sekaligus bagian dari pengawasan terhadap pemerintah daerah “ kata Aris Kreutha, Selasa, 23 Februari 2021 .

Aris Kreutha membeberkan bahwa adanya anggaran dari BNPB Pusat  tahap pertama  dari total 1 Triliun yang turun ke Pemkab Jayapura sebesar 275 miliar. Sehingga tindakan moral  yang akan di lakukan oleh Korban Banjir Bandang Sentani  yang tergabung dalam Gerakan Kemanusian 16 Maret 2019  mengenang tragedy kemanusian yang menlanda negeri Khena Mbai Umbai itu, terhadap proteksi dan control adanya tindakan korupsi yang di kawatirkan terjadi

“Tindakan ini kami terpaksa ambil karena mengingat adanya indikasi Korupsi , yang saat ini di lakukan oleh Kejaksaan Tinggi terhadap dana bantuan banjir Bandang sebesar 4 miliar  yang lenyap tanpa jejak, “ ungkapnya

Langkah demo yang akan di ambil menurutnya,  karena tidak ingin anggaran bantuan BNPB pusat sebesar 275 M ini, akan bernasib  sama dengan anggaran-anggaran sebelumnya yang di duga di hilangkan, atau di pakai atau di embat oleh oknum-oknum tertentu.

Sebagai korban bencana banjir dan rakyat Kabupaten Jayapura akan melakukan aksi moral ke Pemkab. Jayapura dan DPRD pada Minggu besok sebagai laporan pihaknya kepada BNPB Pusat

“Kami meminta kepada BPBD Kabupaten Jayapura untuk transparan  dan terbuka , sesuai dengan data-data korban yang menjadi korban pada 16 maret 2019 di sentani, karena hamper 80 persen kami lihat belum terealisasi,“tuturnya .

Hal senada juga di sampaikan Jhon Maurits Suebu, bahwa tujuan aksi demo damai yang di wacanakan pihaknya sebagai korban banjir bandang tersebut, karena mereka bersyukur dengan adanya dana bantuan sebesar 275 miliar yang di nilai dapat membantu korban banjir bandang  yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah

“ Kami berharap bahwa  kalau tuhan sudah tempatkan bapa-bapa terhormat di gunung merah untuk menghapus air mata masyarakat yang kena dampak Banjir bandang 16 maret 2019, kami minta supaya keterbukaan di lakukan. Jangan sampai terjadi korupsi  nanti air mata masyarakat semakin menderita,“ ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi  ketika di konfirmasi mengakui bahwa adanya, dana bantuan BNPB pusat sebesar 275 miliar, dana tersebut peruntukan untuk kegiatan-kegiatan kebencanaan yang terjadi di kabupaten Jayapura seperti membangun Perumahan, Jalan, Jembatan serta pembangunan irigasi air bersih

“ Itu untuk kegiatan program yang sudah masuk di proses perencanaan , pelelangan  da nada penandatangani pengawasan oleh Kejaksaan . jadi tidak sewenang-wenang gunakan anggaran itu,“jelas Sekda

Menurut Hana Hikoyabi uang yang di berikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemkab , melalui prosedur yang ketat  dengan total 275 miliar sekian dari total 1 Triliun anggaran Bantuan Pusat terhadap  Kabupaten Jayapura dengan total pengucuran sebanyak 5 tahap.

Anggaran ini juga di akui Sekda Hana Hikoyabi, selain untuk jalan, Jembatan dan Air bersih, ini juga untuk kegiatan pembangunan rumah, Baik Korban Bencana Banjir Bandang, serta Korban  luapan air dana Sentani. (Nesta)

Bertemu Forum Kepala Daerah Tanah Tabi Dan Sairesi, MenkoPolhukam Bahas Percepatan Pembangunan dan Keamanan Di Papua

0
Menpohulkam Mahfud MD bersama Pimpinan Tanah Tabi saireri Papua.

Paraparatv.id | Jakarta | Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhulam) Mahfud MD menegaskan keseriusan pemerintah pusat membangun dan memajukan tanah Papua dengan pendekatan kesejahteraan.

“Pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun Papua agar lebih maju, misalnya anggarannya khusus. Menurut Econit, perkepala rata-rata 17 kali biaya Indonesia untuk Papua. Di bidang pendidikan ada beasiswa yang jumlahnya besar, bahkan ada program yang memberikan prioritas bagi putra putri Papua untuk bersekolah dan kuliah di Jawa. Bahkan semua instansi pemerintah diminta Presiden untuk memberi tempat orang Papua,” ujar Mahfud MD saat bahas perkembangan situasi di Papua bersama Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua, di Istana Ballroom, Hotel Sari Fasific Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.

Menurut Mahfud, dibutuhkan peran serta kepala daerah dan DPRD serta tokoh-tokoh masyarakat untuk eliminir eskalasi keamanan dan kemajuan masyarakat Papua.

“Tudingan pengamat luar, tidak benar. Karena keseluruhan sumbangannya pada Indonesia hanya 12 Triliun, pemerintah sudah keluarkan 46 Triliun setiap tahun, dan itu teraudit,” tegas Mahfud.

Lanjut Mahfud, pemerintah pusat telah keluarkan inpres no 9/2020 tentang percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat agar pembangunan di Papua komprehensif terpadu dan terukur, agar ada kemajuan yang bisa dilihat bersama-sama.

“Terkait itu pemerintah sedang memproses revisi uu tentang Otsus, yang terfokus pada dua pasal saja, yaitu pasal 34 tentang dana Otsus, yang dari sebelumnya 2 persen dinaikkan jadi 2,25 persen dana alokasi umum. Pasal 76 menyangkut pemekaran provinsi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Saat ini sedang dalam proses legislalasi, sudah di DPR dan targetnya sebelum November selesai, karena dana Otsus maksimal sampai 21 November,” tambah Mahfud.

Dalam kesempatan ini Menko Polhukam Mahfud MD mengajak kepala-kepala daerah dan DPRD setempat agar memberikan dukungan, memberi masukan agar hasilnya nanti lebih sempurna, meskipun berbagai tokoh oleh Mahfud telah ajak bicara, termasuk tokoh-tokoh agama dan tokoh adat Papua.

Menanggapi hal tersebut  Bupati Jayapura, Mathius Awaitouw sebagai ketua Forum menjelaskan mendukung langkah strategis pemerintah pusat untuk tanah Papua.

“Ada sembilan wilayah kabupaten kota se-Tanah Tabi dan Saireri yang saat ini masuk dalam provinsi induk yaitu Provinsi Papua. Papua perlu kesejahteraan yang cepat dan menurut kami Otsus jadi solusi terbaik. Itu sebabnya kami para kepala daerah se-Tabi dan Saireri siap menyambut inpres 9/2020,” ujar Mathius Awaitouw.

Sementara itu, Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo mengusulkan agar dana Otsus berlanjut dan dibentuk satu badan khusus untuk tangani dana Otsus dan tidak lagi lewat pemerintah.

Di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD, Abisai Rollo menegaskan komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Bagi kami bukan NKRI harga mati, karna kalau harga mati masih bisa ditawar-tawar. Kami tidak bisa ditawa-tawar, NKRI sampai mati,” ujar Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo.

Hadir dalam kesempatan ini, Kepala BSSN yang juga mantan Pangdam Papua, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono yang juga mantan Danrem Papua, Deputi Bidang Poldagri, Staf Khusus Menko Polhukam, tokoh perempuan Papua, Anggota Majlis Rakyat Papua (MRP) dan Ketua PW GKI Provinsi Papua serta tim pemekaran Provinsi Papua. (Redaksi)

- Advertisement -

RECOMMENDED VIDEOS

POPULAR