Paraparatv.id | Jayapura | Polda Papua mengungkap penanganan dua kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), salah satunya melibatkan 29 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban eksploitasi di Papua Nugini (PNG).
Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Papua Lama, Jumat (20/11/2026).
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, AKBP Wahyu Basuki, S.I.K., mengatakan, selama pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) periode 13–19 November 2026, pihaknya bersama jajaran menangani dua perkara dugaan TPPO dan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural.
Kasus pertama berkaitan dengan dugaan perdagangan orang dan eksploitasi terhadap 29 WNI di wilayah Papua Nugini. Dalam perkara ini, enam warga negara asing (WNA) asal Tiongkok diduga terlibat.
Dari enam orang tersebut, empat orang telah diamankan Kepolisian Papua Nugini, sementara dua lainnya masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).
AKBP Wahyu menjelaskan, sebanyak 29 WNI telah tiba di Jayapura dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Papua. Sementara itu, masih terdapat 10 WNI yang berada di Kantor Imigrasi Port Moresby, PNG, dan penanganannya terus dikoordinasikan dengan pihak terkait.
“Penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perlindungan terhadap korban,” jelasnya.
Selain kasus eksploitasi WNI di PNG, Polda Papua juga menangani laporan dugaan perdagangan anak yang melibatkan dua bayi kembar perempuan berusia dua bulan.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa lima orang saksi dan masih mendalami laporan serta mengumpulkan alat bukti untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
AKBP Wahyu menegaskan, kasus dugaan perdagangan anak menjadi perhatian serius karena melibatkan korban yang masih bayi dan membutuhkan perlindungan khusus.
“Setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan perdagangan orang, terlebih yang melibatkan anak-anak, akan kami tangani secara serius dan profesional,” tegasnya.
Untuk mencegah bertambahnya korban, Polda Papua juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar di sejumlah lokasi, seperti Car Free Day Kota Jayapura, SMA Negeri 2 Jayapura, SMKN 5 Jayapura, dan SMA YPPK Taruna Bakti Jayapura.
Sosialisasi tersebut membahas modus perdagangan orang, penipuan berkedok lowongan pekerjaan, perekrutan pekerja migran secara ilegal, serta perbedaan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Polisi juga meningkatkan pengawasan di sejumlah jalur transit, khususnya Pelabuhan Laut Jayapura, guna mencegah perekrutan dan pengiriman korban TPPO.
Selain itu, koordinasi dilakukan bersama Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP3MI untuk memastikan perlindungan dan pemulihan para korban.
AKBP Wahyu mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan legalitas perekrutan.
“Kami mengingatkan masyarakat agar memastikan seluruh proses pemberangkatan tenaga kerja dilakukan melalui jalur resmi. Jika menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan tenaga kerja ilegal, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui Call Center 110,” imbaunya.
Polda Papua menegaskan akan terus meningkatkan pencegahan dan penindakan terhadap praktik perdagangan orang serta pengiriman pekerja migran secara nonprosedural di wilayah Papua.(Nesta)

















