Paraparatv.id | Jayapura | Musyawarah Daerah (Musda) I Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPD Provinsi Papua resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua, L. Christian Sohilait, yang mewakili Gubernur Papua, kegiatan berlangsung di Salah satu hotel di Jayapura, Senin (20/4).
Kegiatan ini mengusung tema Nelayan Sejahtera, Negara Kuat dengan subtema dengan Semangat Musyawarah Daerah Kita Wujudkan Papua sebagai Kawasan Maritim yang Mandiri dan Sejahtera Melalui Pemberdayaan Nelayan Tradisional Pesisir dan Pulau.
Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Pj. Sekda, disampaikan bahwa pelaksanaan Musda I HNSI ini merupakan momentum penting dan bersejarah sebagai forum tertinggi di tingkat daerah. Forum ini menjadi wadah untuk konsolidasi organisasi, penyusunan program kerja yang terarah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada nelayan.
Disebutkan pula bahwa tema dan subtema yang diangkat sangat relevan dengan arah pembangunan Papua ke depan, sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yakni
Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (Papua Cerah).
“Kami memandang bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi lokal. Nelayan bukan lagi hanya sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek utama yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera,”ucap Christian dalam sambutan Gubernur Papua.
Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas nelayan melalui berbagai program, antara lain modernisasi alat tangkap, penguatan akses permodalan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses pasar hasil perikanan.
Selain itu, sinergi antara HNSI, pemerintah daerah, kementerian terkait, dan seluruh pemangku kepentingan terus didorong guna menciptakan ekosistem ekonomi maritim yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kearifan lokal masyarakat adat Papua.
“Saya berharap melalui MUSDA ini akan terpilih kepengurusan HNSI Provinsi Papua yang solid, profesional, dan memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan nelayan. Selain itu, saya juga berharap tersusunnya program kerja yang konkret, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dalam lima tahun ke depan,”harapnya.
Sementara itu, Plt. Ketua DPD HNSI Provinsi Papua, Adam Arisoi, dalam sambutannya menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi nelayan tradisional di Papua, khususnya di wilayah tangkap 171.
Ia menyebutkan, potensi laut Papua sangat besar, namun masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan, seperti minimnya kapal tangkap di atas 5 GT, alat tangkap yang belum memadai, serta kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM).
“Banyak nelayan ingin melaut, tetapi terkendala BBM. Selain itu, bantuan pemerintah yang diberikan sering kali belum mencukupi kebutuhan, misalnya kapal tanpa fasilitas penyimpanan es,” ujarnya.
Adam juga menyoroti keberadaan koperasi nelayan yang belum mendapat pembinaan optimal dari instansi terkait, sehingga perlu dilakukan penguatan melalui edukasi dan pendampingan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa belum lama ini terjadi pemotongan sejumlah rumpon nelayan di wilayah 8 hingga 12 mil laut, yang berdampak pada menurunnya aktivitas melaut dan berimbas pada tingginya harga ikan di Papua.
Adam Arisoi meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua untuk pemasangan kembali rumpon sebagai salah satu solusi agar nelayan dapat kembali melaut dan meningkatkan kesejahteraan.
“Semangat otonomi khusus harus benar-benar menghadirkan pemberdayaan masyarakat Papua dari gunung hingga pesisir dan pulau, agar menjadi tuan di negerinya sendiri,” tegasnya.(VN)
