Paraparatv.id | Jayapura | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Papua menolak tegas wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena menyangkut harga diri rakyat.
Menurut Ketua DPD PDIP Papua, Benhur Tomi Mano, demokrasi lahir dari kedaulatan rakyat, bukan dari keputusan segelintir orang di ruang tertutup.
“Ini bukan soal mau enak di siapa, bukan soal siapa yang paling nyaman mengatur, tetapi soal hak rakyat yang tidak boleh dipangkas,” katanya.
Tomi Mano menyebut sikap ini sejalan dengan hasil Rakernas PDI Perjuangan, yang menegaskan bahwa pilkada langsung harus tetap dipertahankan. Sebab bagi PDI Perjuangan, persoalan ini bukan isu kecil atau musiman, melainkan prinsip.
“Karena kalau hari ini hak rakyat memilih pemimpin daerah dicabut, besok lusa bisa dicabut lagi hak rakyat yang lain. Ini jalan mundur, dan kami tidak akan ikut mendorong Papua mundur,” ujarnya.
PDIP Papua memahami Pilkada langsung selama ini mempunyai kelemahan. Selain biaya tinggi, ada potensi politik uang, ketegangan sosial hingga konflik di lapangan dalam sistem Pilkada langsung.
“Kita tidak menutup mata, tapi pertanyaannya sederhana: kalau ada masalah, apakah solusinya cabut hak rakyat? Itu bukan solusi, itu cara cepat yang salah. Kalau ada kebocoran di atap, kita perbaiki atapnya, bukan bongkar rumahnya,” katanya.
Pilkada Bukan Sekadar Menang dan Kalah
Menurut dia, di Papua, Pilkada bukan hanya soal menang dan kalah. Pilkada menyangkut harga diri masyarakat, menyangkut hubungan sosial antar kampung, antar keluarga, antar kelompok.
“Karena itu yang dibutuhkan adalah pemimpin yang punya legitimasi kuat, pemimpin yang berdiri di atas mandat rakyat, bukan mandat dari lobi-lobi politik. Papua tidak bisa dipimpin dengan legitimasi yang setengah-setengah,” ujarnya lagi.
Ia berujar apabila Pilkada dialihkan ke DPRD, apakah dapat menyelesaikan masalah.
“Tidak. Masalahnya hanya pindah tempat. Dari lapangan pindah ke gedung DPRD. Dari rakyat pindah ke elite. Kita semua tahu, kalau dipindahkan ke ruang DPRD, prosesnya bisa makin gelap, makin tertutup, dan rakyat makin tidak tahu apa yang terjadi. Di situ potensi transaksi bisa lebih besar, karena yang mengatur bukan jutaan rakyat, tapi cukup segelintir orang,” tuturnya.
Sejatinya, PDIP Papua tidak menginginkan Papua menjadi daerah yang pemimpinnya lahir dari “kesepakatan di belakang meja”. Parahnya, rakyat Papua cuma menjadi penonton yang lima tahun sekali disuruh diam, lalu setelah itu hanya disuruh terima keputusan.
“Kalau rakyat tidak diberi ruang memilih, maka rakyat akan merasa tidak punya pemimpin. Dan itu berbahaya, karena kepercayaan publik bisa runtuh,” ucapnya.
Perbaiki Sistem Pilkada Langsung.
PDIP Papua juga mau mengingatkan, alasan “pilkada langsung mahal” tidak boleh dipakai untuk membenarkan pemotongan hak rakyat. Kalau memang mahal, maka negara harus hadir memperbaiki sistemnya.
Misalnya, Tomi Mano mencontohkan dengan memperketat aturan, menguatkan pengawasan, serta tindak tegas politik uang. Selain itu juga perlunya merapikan data pemilih, perkuat KPU-Bawaslu, dan jaga netralitas aparat. Jangan yang salah sistemnya, tapi rakyat yang dihukum.
“Kalau ada kandidat yang beli suara, tangkap. Kalau ada yang main uang, tindak. Kalau ada yang memecah belah masyarakat, proses. Itu yang benar. Bukan malah mengubah sistem menjadi pemilihan oleh DPRD, lalu kita pura-pura bilang itu lebih baik. Demokrasi tidak akan jadi sehat kalau obatnya adalah memotong hak rakyat,” ujarnya.
PDIP Papua tidak menginginkan ada pembenaran seolah-olah pemilihan oleh DPRD otomatis lebih bersih. “Tidak ada jaminan. Bahkan bisa lebih rawan karena tidak transparan. Rakyat tidak tahu prosesnya, tidak bisa ikut mengawasi, dan akhirnya keputusan bisa ditentukan oleh kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan rakyat di kampung,” katanya.
Tomi Mano kembali menegaskan bahwa PDIP Papua berdiri pada prinsip yang jelas, kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Prinsip karena menyangkut kedaulatan, legitimasi, dan soal masa depan demokrasi di Papua.
“Kalau mau memperbaiki pilkada, mari kita perbaiki kualitas pilkada langsung. Tapi jangan sekali-kali menjadikan kelemahan pilkada sebagai alasan untuk mencabut hak rakyat. Karena pada akhirnya, rakyat Papua tidak butuh pemimpin yang lahir dari lobi, rakyat butuh pemimpin yang lahir dari suara rakyat dan bekerja untuk rakyat. Hak rakyat memilih pemimpin adalah harga mati,” tandasnya. (Er)
