Paraparatv.id | Sorong Kota | Ketua Perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Aimas santa Monika Kritik pedas terkait pembahasan Percepatan Pembangunan di wilayah Tanah Papua, Agenda rapat koordinasi antara Presiden Republik Indonesia dengan seluruh Kepala Daerah se-Tanah Papua di Jakarta 16 Desember.
Kini menjadi sorotan publik oleh berbagai pihak di tanah Papua termasuk masyarakat dan mahasiswa Papua. Menurut mereka kebijakan pemerintah pusat akan berdampak bencana Besar di tanah Papua.
Ketua PMKRI Cabang Aimas, Silvester Mate, menyebut kebijakan pemerintah tentang percepatan pembangunan di tanah Papua, tameng untuk mengekspansi lahat sawit secara struktural dan masif. Mate menilai pemerintah berkeinginan untuk memanfaatkan hutan Papua untuk perkebunan kelapa sawit, demi kemandirian bahan bakar nasional (BBM) katanya ketua PMKRI itu bilang ini Bencana bagi para masyarakat Adat,” ujar melalui siaran pers kepada wartawan ini pada Jumat 19/12/2025.
Silvester Mate mengancam pemerintah pusat yang menyebut bahwa hutan Papua perlu ditanami sawit agar Indonesia mampu menghasilkan bahan bakar sendiri (biofuel). Menurutnya, visi tersebut sangat kontradiktif dengan keberlangsungan hidup masyarakat asli Papua (OAP).
“Kami mendengar agenda percepatan pembangunan ini juga menyelipkan rencana pembukaan sawit demi swasembada bahan bakar. Presiden harus peka bahwa bagi kami di Papua, hutan adalah mama yang memberi makan, bukan komoditas untuk dibabat demi bahan bakar. Jangan atas nama kemandirian energi nasional, kedaulatan masyarakat adat dikorbankan,” tegas Silvester.
Ia menekankan para pemerintah daerah se-tanah Papua, secara khusus pemerintah daerah Papua Barat Daya, menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai kebutuhan dan kesejahteraan berbasis keadilan, dari daerah ke meja rapat di jakarta.
” Provinsi Papua Barat Daya di beberapa kabupaten, masyarakat adat terus melakukan berlawanan dan Menolak kehadiran perusahaan sawit. Menurutnya ketika kehadiran sawit industri Ekstraktif akan mengancam sumber kehidupan bagi masyarakat Adat di wilayahnya. Harapan Masyarakat agar pemerintah daerah mengambil sikap yang berpihak kepada masyarakat adat dan menghargai nilai-nilai hutan dan lahan.
Pembangunan Harus Berbasis Hak Adat PMKRI Cabang Aimas menekankan bahwa percepatan pembangunan di Papua tidak akan pernah berhasil jika mengabaikan hak kesulungan. Menurutnya Ketua ketika pemerintah membuka lahan sawit akan berdampak Konflik agraria, dan kerusakan lingkungan yang permanen,”ucapannya.
Perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Aimas santa Monika menggeluarkan Tuntutan sebagai berikut:
1.Hormati Hak Ulayat, Hutan Papua adalah aset terakhir masyarakat adat, bukan lahan kosong yang siap dikonversi.
2.Evaluasi Izin Sawit, Gubernur harus mengevaluasi izin-izin yang sudah ada dan tidak memberikan ruang bagi pembukaan lahan baru di Papua Barat Daya.
3.Pembangunan Humanis, Percepatan pembangunan harus difokuskan pada pendidikan dan kesehatan, bukan pada eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem.
4.Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak cara-cara pembangunan yang merampas ruang hidup kami. Jika pemerintah terus memaksakan sawit, maka percepatan pembangunan ini hanyalah istilah untuk mempercepat kepunahan hutan dan budaya kami.(Eskop Wisabla)
