Paraparatv.id |Sentani| – Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS) yang terdiri dari puluhan masyarakat adat Sentani menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura, Selasa (25/11) siang. Mereka menuntut dewan segera mengambil tindakan tegas terkait tragedi kematian Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang meninggal bersama bayinya setelah diduga kuat ditolak oleh sejumlah rumah sakit di Jayapura.
Aksi massa yang diwarnai dengan spanduk duka dan protes ini menyuarakan kekecewaan atas buruknya pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura. Mereka menilai insiden yang menimpa Irene Sokoy merupakan bukti nyata kegagalan manajemen rumah sakit dalam menangani kegawatdaruratan, khususnya bagi ibu hamil. Ketua ASBS, John Maurits Suebu, mendesak pencopotan Direktur RSUD Yowari karena dinilai bertanggung jawab penuh atas lemahnya koordinasi medis dan buruknya pelayanan.
“Tuntutan kami yang pertama terkait dengan manajemen pelayanan RS Yowari harus diperbaiki dan secara khusus mengutamakan keselamatan manusia,” tegas John Maurits Suebu. Ia mengkritik keras.
“Kami melihat RSUD Yowari seperti kantor pencari kerja, bukan melayani manusia tetapi harus ada surat lengkap dulu baru dilayani. Akibatnya anak kami harus meninggal” tambahnya.
Selain menuntut perbaikan dan pencopotan direktur, ASBS juga mendesak Pemda untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, menambah jumlah dokter spesialis, dan menuntut adanya denda adat yang wajib dibayarkan oleh Direktur RS Yowari kepada keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Menanggapi aspirasi yang mendesak ini, Ketua DPRK Jayapura, Rudy Bukanaung, menyatakan bahwa kasus ini telah menjadi atensi serius dari Gubernur dan Bupati.
“Secara kelembagaan hari ini Komisi C yang membidangi kesehatan sudah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan stakeholder atau pihak-pihak terkait,” ujar Rudy Bukanaung.
Ia berjanji bahwa hasil dari RDP tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, memastikan penanganan kasus ini berjalan transparan dan tuntas.
Pemerintah Provinsi Papua sendiri telah menyatakan akan melaksanakan audit maternal untuk menelusuri penyebab kematian Irene secara resmi. Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan menegaskan evaluasi terhadap pimpinan rumah sakit akan segera dilakukan.
Tragedi ini bermula pada Minggu (16/11/2025), ketika Irene Sokoy mulai merasakan kontraksi dan dibawa ke RSUD Yowari. Menurut keluarga, pelayanan di rumah sakit tersebut sangat lambat dan saat itu tidak ada dokter kandungan yang siaga.
Setelah menunggu lama untuk proses rujukan, keluarga akhirnya membawa Irene ke sejumlah rumah sakit lain di Jayapura, namun menyebutkan mereka ditolak dengan berbagai alasan, mulai dari ruang penuh hingga adanya permintaan uang muka. Kondisi Irene memburuk dalam perjalanan menuju RSUD Dok II. Ia sempat mengalami kejang hebat sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia bersama bayinya pada Senin (17/11/2025) dini hari. (Arie)
