Paraparatv.id | Jayapura | Fraksi NasDem DPR Papua menilai Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 sudah disusun sejalan dengan struktur APBD. Fraksi menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara adil dan berkelanjutan.
“Perubahan APBD ini harus benar-benar menyentuh kepentingan rakyat. Kami berharap program dan kegiatan diarahkan pada hal-hal yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ucap Pelapor Fraksi NasDem DPR Papua Arifin Mansur, S.Ag saat menyampaikan pandangan umum fraksinya pada rapat paripurna membahas Raperdasi APBD Perubahan Provinsi Papua tahun anggaran 2025, Kamis, (18/9).
Fraksi NasDem mencatat, perekonomian Papua berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan II-2025 mencapai Rp 22,394 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi semester I sebesar 3,73 persen. Jika tanpa sektor pertambangan dan penggalian, pertumbuhan ekonomi lebih stabil karena ditopang sektor non-tambang. Oleh sebab itu, NasDem menekankan agar pemerintah daerah memberi perhatian seimbang terhadap sektor tambang maupun non-tambang untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Adapun rincian perubahan APBD 2025 adalah sebagai berikut:
PAD naik 4,11 persen dari Rp 515,40 miliar menjadi Rp 536,60 miliar.
Pendapatan Transfer turun 10,85 persen dari Rp 2,064 triliun menjadi Rp 1,840 triliun.
Lain-lain Pendapatan Daerah naik signifikan 2.913 persen dari Rp 1,05 miliar menjadi Rp 31,64 miliar.
Penerimaan Pembiayaan meningkat 168,71 persen atau Rp 329,67 miliar, bersumber dari SILPA Rp 285,67 miliar dan pencairan Dana Cadangan Rp 44 miliar.
Pengeluaran Pembiayaan tetap Rp 0.
Fraksi NasDem juga memberikan catatan penting terkait keterbatasan waktu pelaksanaan program. Dengan sisa waktu efektif hanya dua bulan hingga akhir tahun anggaran, NasDem mengingatkan pemerintah agar usulan kegiatan baru difokuskan pada kegiatan non-fisik.
“Untuk kegiatan fisik yang sedang berjalan, kami minta agar kualitas pekerjaan benar-benar diperhatikan. Jangan sampai pekerjaan terkesan dikebut hanya untuk mengejar target waktu, namun mengabaikan mutu,” pungkasnya.
Di akhir pandangan umum, Fraksi NasDem DPR Papua menegaskan komitmennya dalam mengawal APBD sebagai hajat hidup masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua, guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan fungsi dan tugas dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (VN)
