Paraparatv.id | Jayapura | Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua mengungkapkan rasa kekecewaan mendalam terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2025.
Rasa kecewa ini menyusul masih terjadinya kecurangan dalam PSU yang berlangsung 6 Agustus lalu. Herannya lagi, praktik curang melibatkan oknum aparat hingga adanya pimpinan pemerintahan yang melanggar netralitas.
Ketua Sinode GKI di Tanah Papua,
Pdt. Andrikus Mofu menilai pelaksanaan PSU di Provinsi Papua sangat cacat demokrasi.
Penilaian ini merujuk laporan pelayan jemaat kepada Badan Pekerja Sinode terkait kecurangan dalam PSU.
“Kami sayangkan, kami bukan hanya mendengar, tetapi mendapat laporan dari basis-basis pelayan kami.
Begitu banyak terjadi persoalan yang berkaitan, bukan hanya perubahan pada data suara, ada masih terjadi penggelembungan suara. Kemudian ada intimidasi, bahkan beberapa warga gereja kami mengalami intimidasi, penindasan sampai pada pengancaman,” ungkapnya di Jayapura.
Data Valid Kecurangan dan Pelanggaran PSU
Sebenarnya pesta demokrasi adalah pesta rakyat yang harus dilakukan dengan sukacita dan kegembiraan.
Masyarakat datang menyalurkan pilihan mereka, akan tetapi ada tindakan pengancaman dari oknum aparat.
“Persoalan ini akan menjadi catatan, sebagai pimpinan gereja kami sangat kecewa. Saya berani menyampaikan ini karena ada data-data yang kami peroleh,” tegasnya.
Pdt Mofu turut menyebut adanya pimpinan-pimpinan pemerintah yang tidak berlaku netral. Ia pun mengklaim mempunyai data valid terkait masalah ini.
“Ini suatu hal yang diluar cita-cita, kerinduan dan harapan. Saya sungguh yakin sebagai seorang hamba Tuhan, kalau pemimpin-pemimpin yang kita pilih dengan cara, tindakan, sikap seperti ini, tidak mungkin kita harapkan,” ungkapnya.
Proses Hukum Penyelenggara yang Tidak Berlaku Adil
Sejatinya, pihaknya berharap penyelenggaraan pemilu berlaku netral sebagai pengadil, jujur dan tidak mengkhianati rakyat. Namun sayangnya sebagian penyelenggara tidak berlaku adil dalam PSU Pilgub Papua.
“Saya berharap kepada mereka yang tidak berlaku adil harus diproses secara hukum. Kami Sinode GKI di Tanah Papua akan bersikap dan mendorong supaya mereka yang melanggar konstitusi tugas dan tanggungjawab harus diproses hukum,” tandasnya.
Pdt Mofu juga menyinggung soal hasil PSU Pilgub Papua masih berada di Mahkamah Konstitusi. Ia berharap kedua belah pihak pasangan calon Gubernur Papua mengambil sikap dan tetap tenang.
“Saya ikuti beberapa hari ini ada seakan-akan perayaan kemenangan dan sebagainya. Padahal kita masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.
Kebenaran Bakal Terungkap di Mahkamah Konstitusi
Pihaknya juga berharap kondisi ini tidak digaduhkan. Ia pun mengingatkan Penjabat Gubernur Papua agar berlaku tenang menenangkan situasi saat ini.
“Anda (Pj Gubernur Papua) hadir disini untuk menjaga kondisi keamanan, kestabilan pasca penyelenggaraan PSU Papua. Kalau Anda tidak memperhatikan hal ini bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” katanya.
Penekanan serupa juga ditujukan kepada pihak kepolisian untuk menjaga kondisi situasi di Papua. Sinode GKI di Tanah Papua juga akan berdoa agar situasi Papua tetap aman dan damai.
Pada kesempatan itu, Pdt Mofu menyampaikan keyakinannya bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil terakhir akan memperhatikan dengan seksama setiap pengaduan yang sudah disampaikan kedua pihak.
“Sebagai pimpinan gereja, kami percaya sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi keputusan yang final. Mari kita jaga bersama, kita semua berdoa supaya apa yang benar agar Tuhan tunjukan,” pesannya. (Er)
