Paraparatv.id | Jayapura| Ratusan massa yang terdiri dari tokoh lintas agama, tokoh adat , pemuda dan perempuan menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Papua pada Senin 11 Agustus 2025.
Mereka datang dengan membawa sejumlah spanduk sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kepala pemerintahan sementara.
Adapun spanduk yang mereka bawa yakni bertuliskan “Parcok dan penjahat demokrasi stop intervensi penyelenggara pemilu”. “PJ Gubernur, kepolisian dan para bupati stop jadi tim sukses paslon 02”
Lalu, “Masyarakat adat desak netralitas PJ Gubernur, Kapolda Papua, KPU, Bawaslu jangan jadi perusak demokrasi di Tabi Saireri”
Massa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil alih pemerintahan dengan menunjuk Pangdam Cenderawasih sebagai kepala pemerintahan sampai terpilihnya gubernur definitif.
Berkabung Atas Matinya Demokrasi di Papua
Sekretaris GKI Klasis Port Numbay, Anike Mirino dalam orasinya menyampaikan bahwa kehadiran seluruh pendeta dan Hamba Tuhan mengenakan pakaian hitam adalah sebagai tanda perkabungan, atas matinya Demokrasi di Papua.
”Gereja ikut turun sebagai benteng terakhir jaga demokrasi diatas tanah ini. ini karena terstrukturnya kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur Papua. Penjabat Gubernur Papua, Kepolisian dan ASN bahkan jadi tim sukses pasangan calon. Bekerjalah dengan jujur. Gereja Masyarakat dan rakyat siap kawal Demokrasi di Tanah Papua,” ucap Anike Mirino.
Ia meminta Penjabat Gubernur agar tidak datang sebagai tim sukses. “Kembalikan suara rakyat. Untuk kebaikan dan kebenaran,” desaknya.
Senada, Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Orgenes Kawai yang menyebut demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Bukan sebaliknya hanya dari dan untuk Pusat.
”Pj Gubernur Papua bukan penyelenggara Pilkada. Jadi jangan terlibat politik praktis dengan nama titipan Pusat. Sebagai dewan adat mohon kejujuran. Terutama pihak kemanan yang jadi bagian amankan suara demi Paslon tertentu. Kepala Daerah lain sudah dilantik tapi Papua belum ada hingga kini. Jangan sampai kekayaaan alam digarap habis karena kepentingan. Bahlil Lahadalia tolong keluar dari Papua. Anda itu Menteri,” tegasnya.
Berkaitan dengan kondisi kini, Orgenes Kawai meminta Presiden Prabowo Subianto menarik kembali Pj Gubernur Papua, Ahmad Fathoni. Ia juga mendesak agar mengalihkan pengamanan suara Pilgub Papua kepada pihak TNI, karena pihak kepolisian dinilai sangat memihak calon tertentu.
Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Adat Tabi, Yakonias Wabrar meyakini Presiden Prabowo adalah orang baik yang sangat mengerti kondisi Papua.
”Kami percaya Negara Baik. pak Presiden tolong tegur dan tarik kembali PJ Gubernur ini. Kami orang Papua pemilik negeri bukan orang bodoh. Jangan biarkan kami terus didzalimi,” ucapnya.
Gereja Untuk Kebenaran dan Keadilan
Sementara Perwakilan Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Dora Balubun menyampaikan ketegasannya bahwa gereja ada untuk kebenaran dan keadilan.
Ia juga menyatakan bahwa kehadiran mereka adalah sebagai bentuk suara kenabian gereja, yang jenuh melihat suara umat dipermainkan.
”Kami para tokoh agama datang karena ada ketidakadilan, justru saat demokrasi harus ditegakkan. Ini proses pergumulan panjang sebelum datang. Sebagai gereja kami minta pemerintah pusat nyatakan keadilan dan kebenaran. Kenapa sering beri contoh Tidak adil bagi kami. Bahlil Lahadalia stop merusak demokrasi di Papua,” tandasnya.
Lalu, Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) Papua, Amir Madubun yang menyampaikan ketidakpuasan terhadap
kinerja Penjabat Gubernur Papua. Dimana seharusnya seorang Penjabat Gubernur jadi pemimpin dan “Wasit” yang baik.
”Orang Papua tidak bodoh. Kita semua bisa melihat dengan jelas. PJ Gubernur harus jalan kampanye dan bersama para bupati bermain curang. Kami mau Pilkada yang bersih dan jujur,” teriak Amir yang juga pembina Relawan Sorban.
Menurut Amir, masyarakat di Papua sudah hidup rukun dan aman selama ini. Toleransi di Papua juga sangat tinggi. “Jangan intervensi kepentingan Pusat mau merusak di Papua,” kata Amir.
Lalu, Aktivis dan tokoh pemuda Papua, Panji Agung Mangkunegoro dalam orasinya mengemukakan sejumlah bukti keterlibatan oknum polisi dalam memenangkan pasangan calon Gubernur Matius Fakhiri yang merupakan mantan Kapolda Papua.
”Kami bukan bodoh. Ini keterlaluan dan terang-terangan dilakukan. Padahal semua mereka tahu kalau UU netralitas ASN, TNI dan Polri itu ada dan tegas mengatur,” kata Panji.
Aksi demo damai diterima Sekda Papua, Susi Wanggai didampingi sejumlah pejabat teras provinsi menemui. Dihadapan massa, Susi menyampaikan permohonan maaf Penjabat Gubernur tidak ada ditempat, karena sedang ke Jakarta bertemu Menteri Keuangan.
”Kondisi keuangan kita memprihatinkan, sehingga pak PJ Gubernur sedang bertemu Menteri Keuangan di Jakarta. Mohon maaf beliau tidak hadir,” kata Susi Wanggai.
Sementara itu, Kordinator Aksi,Yulianus Dwaa saat membacakan pernyataan sikap meminta Presiden Prabowo segera mengambil alih pemerintahan di Papua dan menunjuk Pangdam Cenderawasih Sebagai kepala pemerintahan sampai terpilihnya gubernur definitif.
Mereka meminta agar memberi ruang KPU dan Bawaslu untuk bekerja tanpa intimidasi. Sementara aparat TNI agar mengambil alih pengamanan penghitungan suara Pilkada Papua, karena polisi jelas tidak netral.
Selanjutnya pernyataan sikap diserahkan kepada Penjabat Sekda Papua Susi Wanggai oleh para tokoh yang hadir diantaranya Ketua Dewan Adat Tabi, perwakilan Gereja, Tokoh Muslim, Paguyuban dan adat.
Usai menerima pernyataan sikap, Susi Wanggai menyampaikan apresiasi dan hormat pada seluruh hamba Tuhan dan Dewan Adat, Paguyuban, Tokoh Agama, serta semua tokoh dan masyarakat yang hadir.
“Pernyataan di atas kertas putih ini adalah tulisan dan airmata saudaraku semua. Kami akan teruskan pada PJ Gubernur Papua dan Pemerintah Pusat,” ujar Susi Wanggai. (Er)
