Klaim kemenangan warnai perhitungan suara, meski belum final!
Catatan : Ari Bagus Poernomo
PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2025 menjadi babak baru yang penuh drama dan ketegangan. Setelah melalui proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), gelombang Pemungutan Suara Ulang (PSU) akhirnya digelar pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Proses ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan sebuah ujian berat bagi integritas demokrasi, transparansi, dan stabilitas politik di wilayah yang paling strategis namun penuh tantangan.
Awal Mula Sengketa, Maladministrasi, dan Titik Pemicu PSU
Sengketa hasil Pilkada yang berujung pada putusan PSU tidak terlepas dari dugaan pelanggaran yang masif dan terstruktur. Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Papua, gugatan yang diajukan ke MK mencakup beberapa poin krusial, termasuk maladministrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1.
Temuan MK mengindikasikan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1, yang melibatkan calon wakil gubernur mereka. Maladministrasi ini dinilai cukup signifikan untuk memengaruhi hasil akhir Pilkada. Oleh karena itu, MK tidak hanya memerintahkan PSU, tetapi juga mengeluarkan putusan yang unik dan tegas: pasangan calon nomor urut 1 diwajibkan mengganti calon wakil gubernurnya agar dapat mengikuti PSU.
Putusan ini menjadi sinyal kuat bahwa penyelenggaraan Pilkada sebelumnya belum sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. PSU, dengan demikian, dipandang sebagai instrumen konstitusional untuk memperbaiki cacat demokrasi tersebut, sekaligus memberikan sanksi yang jelas atas pelanggaran yang terjadi.
Meskipun PSU Pilkada Papua 2025 dilakukan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Papua, perhatian utama dan pengawasan paling ketat terpusat di beberapa wilayah. Total pemilih yang terdampak mencapai lebih dari 750 ribu jiwa. Pusat perhatian PSU meliputi:
Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, yang memiliki jumlah pemilih signifikan dan selalu menjadi barometer politik.
Beberapa distrik terjauh lainnya yang memiliki tantangan logistik dan pengawasan, seringkali menjadi titik rawan pelanggaran.
Pelaksanaan PSU di seluruh wilayah ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya terpusat di satu daerah, melainkan menyebar luas. Pengamanan yang melibatkan personel TNI-Polri diperketat di setiap TPS untuk memastikan proses berjalan aman, damai, dan bebas dari intimidasi. Dinamika politik pun kian memanas, memecah masyarakat Papua menjadi dua kubu yang saling berhadapan.
Skenario Lama, Aktor Baru: Drama Netralitas yang Memuakkan
Namun, di balik narasi demokrasi yang diselamatkan, ada bayang-bayang keraguan yang membekas. Berkaca pada Pilkada serentak 27 November lalu, PSU 6 Agustus ini juga diselimuti oleh kecurigaan akan netralitas oknum aparat.
Redaksi sebelum pelaksanaan Pilkada serentak tahun lalu, menemukan dugaan yang cukup menggetarkan, adanya oknum aparat tertentu di salah satu distrik di Kabupaten Jayapura yang secara terang-terangan berupaya menggerakkan kekuatan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Seolah-olah sejarah berulang, di mana janji netralitas hanyalah lip service yang rapuh di hadapan kepentingan politik.
Kejadian ini menjadi pengingat pahit bahwa demokrasi di Papua, seperti bangunan yang megah namun fondasinya rapuh, masih rentan disusupi oleh kekuatan-kekuatan gelap. Pertanyaannya, apakah petugas di lapangan benar-benar bisa lepas dari bayang-bayang tekanan dan intervensi? Atau apakah kita harus pasrah, menyaksikan tontonan yang sama berulang kali dengan aktor yang berbeda? Sudah seharusnya kita terbiasa, melihat tontonan ini seperti sandiwara usang yang dipentaskan kembali setiap lima tahun sekali.
Membaca Hasil Quick Count: Peringatan Bukan Kepastian
Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat (quick count) yang menunjukkan persaingan sangat ketat antara dua paslon:
Paslon nomor urut 1: Benhur Tommy Mano – Constant Karma
Paslon nomor urut 2: Mathius Fakhiri – Aryoko Rumaropen
Hasil yang dirilis oleh lembaga survei seperti Indikator Politik Indonesia dan Poltracking Indonesia menunjukkan selisih suara yang sangat tipis, bahkan berada dalam rentang margin of error. Penting untuk digarisbawahi, hasil quick count ini bukanlah hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU. Hasil resmi dan sah hanya akan diumumkan oleh KPU setelah proses rekapitulasi manual berjenjang selesai.
Perbedaan tipis dalam quick count ini bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari polarisasi politik yang mendalam di masyarakat Papua. Masing-masing paslon memiliki basis massa yang kuat, dan kemenangan akan ditentukan oleh selisih suara yang sangat kecil. Kondisi ini menuntut KPU untuk bekerja ekstra hati-hati dan transparan dalam proses rekapitulasi, agar tidak ada lagi celah sengketa pasca-pengumuman.
Refleksi dan Tantangan ke Depan
Pelaksanaan PSU Pilkada Papua 2025 adalah sebuah episode penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Di satu sisi, PSU membuktikan bahwa sistem hukum dan konstitusi bekerja untuk menjamin keadilan pemilu. Di sisi lain, PSU juga menjadi pengingat bahwa tantangan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu di Papua, seperti masalah geografis, logistik, dan budaya politik, masih jauh dari kata selesai.
Diperlukan kerja sama dari semua pihak—penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat—untuk mencari solusi jangka panjang. Pemanfaatan teknologi untuk pemilu yang lebih transparan dan efisien, edukasi politik yang berkelanjutan, serta penguatan peran lembaga pengawas seperti Bawaslu, menjadi kunci untuk mencegah terulangnya PSU di masa depan.
PSU Pilkada Papua 2025 ini harus menjadi momentum refleksi kolektif. Siapapun pemenangnya, tugas utamanya adalah menyatukan kembali masyarakat Papua yang terbelah dan membawa provinsi ini ke arah yang lebih damai dan sejahtera. (***)
