Paraparatv.id | Jayapura | Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 Agustus 2025, anggota DPR Papua dari fraksi Keadilan dan Pembangunan, Ir. H. Junaedi Rahim, menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PSU harus bekerja secara profesional dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Kita sangat berharap KPU bekerja profesional sesuai bidangnya, karena kami di DPR sangat mengkhawatirkan jika sampai PSU ini gagal dan harus diulang kembali. Tidak ada lagi anggaran untuk itu, dan ini sangat berbahaya. Bisa terjadi kekosongan jabatan gubernur,” tegas Junaedi kepada media saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (31/7/2025).
Ia menambahkan, agar semua pihak yang berkompeten, mulai dari KPU, Bawaslu, Gakkumdu, hingga aparat kepolisian dan TNI, bekerja sesuai rambu-rambu yang berlaku.
“KPU harus jujur dan adil, Bawaslu juga harus teliti. Semua penyelenggara pemilu harus menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional,” ujarnya.
Junaedi juga mengingatkan, saat ini pemerintah daerah telah mencairkan sebagian dana cadangan untuk membiayai PSU. Jika harus dilakukan pengulangan lagi, Papua hampir tidak memiliki cadangan anggaran. Kondisi ini berbahaya, terutama jika terjadi situasi darurat yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Ia juga meminta partai politik dan pasangan calon untuk menghindari segala bentuk kecurangan. Ia menilai, kecurangan bisa terjadi jika penyelenggara pemilu tergoda dengan tawaran dari pihak tertentu.
“Kalau semua bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, kita bisa berharap hasil PSU nanti melahirkan gubernur yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Terakhir, ia mengimbau seluruh masyarakat Papua, khususnya yang akan mengikuti PSU, agar tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dengan baik.
“Partisipasi pemilih selama ini di TPS pada PSU sangat rendah, hanya sekitar 20 persen. Ini berbahaya, karena partisipasi yang rendah membuka peluang terjadinya kecurangan. Kartu undangan bisa saja tidak disalurkan dan diperjualbelikan,” tegasnya.
Ia berharap semua partai pendukung, dapat ikut mensosialisasikan pentingnya PSU ini.
“Partai Pendukung harus berperan aktif untuk memberikan sosalisasi agar mereka datang berbondong-bondong ke TPS memberikan hak pilihnya. Kalau angka partisipasi rendah pada 6 Agustus nanti, oknum-oknum bisa menyalahgunakan situasi. Maka dari itu, mari kita jaga bersama, agar pelaksanaan PSU benar-benar berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang sah serta dipercaya rakyat,” pungkas Junaedi.(VN)
