Paraparatv.id |Sentani| Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Papua, Korneles Yanuaring mengungkapkan bahwa data yang dikeluarkan oleh Bappeda Kabupaten Jayapura dan akademisi Papua Barat, Agus Sumule tidak Valid.
Data yang dimaksudkan oleh Korneles Yanuaring adalah data anak putus dan tidak bersekolah di Kabupaten Jayapura.
Dimana data dari Bappeda Kabupaten Jayapura terdapat kurang lebih 7000 anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
Sementara data dari kajian akademis perguruan tinggi negeri menyebut bahwa ada 14.000 anak usia sekolah yang tidak dan putus sekolah.
“Dari dua data ini menunjukan bahwa persoalan data di Kabupaten Jayapura tidak valid. Data mana yang mau kita percaya. Ini ada data pemerintah dan ada juga data kajian perguruan tinggi” kata Yanuaring saat ditemui di Sentani, Rabu (30/08).
Yanuaring mempertanyakan jika ada anak usia sekolah yang putus sekolah hingga angka 7.000, bagaimana mungkin pemerintah Kabupaten Jayapura menyampaikan kepada publik bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat baik.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Jayapura menggunakan indikator apa untuk mengukur IPM, sementara ada 7.000 anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
Berarti indikator yang digunakan untuk mengukur IPM itu bermasalah” tegas Yanuaring.
Dia menuturkan, dengan adanya data yang dikeluarkan Bappeda bahwa ada 7.000 anak usia sekolah yang tidak bersekolah, ini sama saja Bappeda Kabupaten Jayapura sedang membuka kebobrokan yang ada di pemerintahan kepada rakyat.
Kata Yanuaring, selama ini Pemerintah Kabupaten Jayapura selalu mengatakan bahwa IPM Kabupaten Jayapura sangat bagus tetapi ternyata ada 7.000 anak tidak bersekolah.
ini seperti gunung es yang siap mencair. Karena dibawahnya ada sejumlah masalah besar. Karena nantinya hal ini akan sampai ke audit LHP-BPK yang selama ini WDP dan WTP itu darimana kalian dapat kalau IPM nya bermasalah. berattikan pemerintah gagal” tuturnya.
Oleh sebab itu dia meminta agar pemerintah Kabupaten Jayapura dapat transparan soal
Bahkan menurutnya jika benar ada 7.000 anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Jayapura maka ini adalah persoalan besar.
“Bagaimana mungkin pemerintah membuat kebijakan pembangunan dengan data yang tidak valid” katanya dengan nada bertanya.
Karena dalam suatu pemerintahan, untuk menyusun suatu kebijakan harus didukung oleh data yang valid.
Bukan membuat perencanaan pembangunan dengan asal-asalan, karena pastinya rakyat yang akan jadi korban dengan kebijakan pembangunan yang dibuat dengan cara asal-asalan.
Sewaktu menjabat sebagai pimpinan di DPRD Kabupaten Jayapura, Yanuaring mengaku sering memeriksa dokumen APBD setiap tahunnya.
“Saya kaget, karena saya lihat APBD Kabupaten Jayapura itu Copy paste. Copy Paste dan saya bertanggung jawab atas kata-kata saya” tegas Yanuaring.
Karena nomenklatur dalam APBD Kabupaten Jayapura yang disusun setiap tahunnya tidak banyak berubah. (arie)
