Example floating
BERITAKABAR PAPUAPeristiwa

Hujan Deras Picu Banjir di Jayapura, Alberth Merauje Soroti Penanganan di Lapangan

140
×

Hujan Deras Picu Banjir di Jayapura, Alberth Merauje Soroti Penanganan di Lapangan

Sebarkan artikel ini
Tampa kondisi pasar youtefa yang terendam air pasca hujan

Paraparatv.id | Jayapura | Banjir dan genangan lumpur yang melanda sejumlah kawasan di Kota Jayapura setelah hujan deras, Senin (21/9/2026) malam, mendapat sorotan Anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur, Alberth Merauje.

Alberth menilai banjir yang kembali terjadi di sejumlah titik, seperti Pasar Youtefa, Organda, Entrop dan kawasan lainnya, menunjukkan belum optimalnya langkah pemerintah dalam mengantisipasi persoalan banjir yang terjadi berulang kali.

Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan infrastruktur dan lingkungan, bukan justru terus menghadapi persoalan banjir setiap kali hujan deras turun.

“Di mana gubernur dan wali kota, mereka punya OPD. Kota Jayapura ini kok semakin ke sini menjadi wilayah rawan banjir. Malu kita sebagai ibu kota provinsi. Papua sebagai provinsi induk harusnya menjadi role model bagi kabupaten dan kota lain, tetapi yang terjadi setiap kali hujan selalu diterpa banjir,” tegas Alberth, Selasa (22/9/2026).

Ia mengatakan, persoalan banjir tidak dapat dianggap sebagai kejadian baru. Pemerintah, kata dia, semestinya telah memiliki pemetaan terhadap kawasan rawan banjir dan langkah pencegahan melalui pembenahan drainase, sungai serta infrastruktur pengendali banjir.
Alberth juga menyoroti respons pemerintah setelah banjir terjadi. Ia mengaku melihat langsung masyarakat membersihkan lumpur dan material yang memenuhi kawasan Pasar Youtefa dan sejumlah lokasi lainnya dengan peralatan seadanya.

“Pagi tadi saya lewat Pasar Youtefa dan Otonom, masyarakat yang membersihkan lumpur. Dinas PU di mana. Padahal kita ini tidak kekurangan OPD,” kritiknya.

Menurut dia, pemerintah seharusnya segera mengerahkan peralatan untuk membersihkan lumpur, saluran air dan sampah yang terbawa banjir. Termasuk mengerahkan truk untuk mengangkut material yang menumpuk di kawasan terdampak.
“Harusnya pemerintah turunkan alat, angkat lumpur, bersihkan saluran,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam merespons kondisi pascabanjir. Menurutnya, pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan penanganan cepat.

“Kalau masyarakat yang bekerja sekarang, berarti pemerintah tidak mengurus negara ini. Badan bencana ada di mana. Kalau tidak ada alat, mau kerja dengan apa,” katanya.

Lebih lanjut, Alberth meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Balai Wilayah Sungai dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, untuk menangani persoalan banjir secara terpadu.

Ia menilai banjir tidak dapat dibebankan kepada satu instansi karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari drainase, sungai, jalan, tata ruang hingga lingkungan.
“Instansi pemerintah antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus berkolaborasi. Melihat pemukiman yang dibangun, infrastrukturnya bagaimana. Kalau sudah tahu daerah rendah dan daerah resapan, harus dipikirkan sistem drainasenya,” jelasnya.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Pasar Youtefa. Alberth menilai kawasan tersebut seharusnya memiliki sistem drainase yang mampu mengalirkan air ke sungai-sungai di sekitarnya.

Akibatnya dampak banjir langsung dirasakan masyarakat, terutama para pedagang di Pasar Youtefa. Dimana mama-mama Papua terpaksa harus berjualan di pinggir jalan akibat kawasan pasar terdampak banjir. “Kasihan sekarang mama-mama Papua jual di pinggir jalan. Kita bicara Otsus selama ini, uang Otsus dibuat untuk apa. Harusnya mama-mama Papua berjualan di pasar yang layak, aman ketika panas maupun hujan,” katanya.

Untuk itu ia minta agar, pemerintah perlu melakukan upaya pencegahan berupa pembersihan sungai dan drainase secara berkala, bukan hanya bertindak setelah banjir terjadi.

“Untuk apa anggaran digelontorkam setiap tahun kalau tidak digunakan secara maksimal. Kemudian uang retribusi sampah dari masyarakat itu harus digunakan secara baik,” tegasnya.

Ia juga berharap persoalan banjir yang kembali melanda Kota Jayapura menjadi bahan evaluasi serius pemerintah, sehingga penanganannya tidak berhenti pada respons darurat setiap kali hujan deras turun.
“Ini ibu kota provinsi pemerintah harus hadir dan menunjukkan komitmennya mengurus rakyat,” pungkas Alberth. (*)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *