Paraparatv.id | Byak | Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan bandara antariksa dan markas militer di Pulau Byak terus menguat. Masyarakat adat, kelompok pemuda, serta perwakilan gereja secara tegas menyatakan sikap menolak proyek tersebut karena dinilai mengancam tanah ulayat, kelestarian lingkungan, dan keselamatan masyarakat adat Byak.
Aksi penyampaian aspirasi dilakukan lewat demo damai bersama dan doa bersama yang digelar di Byak,rabu,(4/2/2026) pekan ini. Dalam forum itu, tokoh adat, pemuda, serta pemimpin gereja menyuarakan kekhawatiran bahwa pembangunan fasilitas strategis berskala nasional yang mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut berpotensi memicu konflik sosial, perampasan lahan, hingga kerusakan ekosistem pesisir dan hutan.
Ketua Dewan Adat KainKain Karkara Byak Apolos Sroyer menyampaikan bahwa tanah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan merupakan wilayah sakral dan sumber kehidupan masyarakat.
Dirinya bahkan menyampaikan kekawatirannya terhadap keberlanjutan hidup masyarakat adat yang terus berada di bawah pemerintahan indonesia, dan tidak adanya kepastian hukum bagi masa depan atas tanah dan hutan adatnya yang kini menjadi objek sengketa.
“Tanah ini bukan tanah kosong. Ini tanah adat, tempat kami berkebun, mencari makan, dan tempat leluhur kami dimakamkan. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, Tanah habis hutan habis bagaimana kamimembayangkan keberlanjutan masa depan hidup kami dengan indonesia ” ujarnya, rabu,(4/2/2026).
Kalangan pemuda Byak juga menilai proyek tersebut tidak menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. Mereka khawatir masyarakat hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri.
“Kami takut ruang hidup kami semakin sempit. Pengalaman di banyak tempat, masyarakat adat justru tersingkir ketika proyek besar masuk,” kata salah satu perwakilan pemuda.
Sementara itu, perwakilan Gereja Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Jhon Baransano menyerukan agar pemerintah mengedepankan dialog terbuka dan menghormati hak-hak masyarakat adat sebelum mengambil keputusan strategis. Gereja menilai pembangunan yang tidak melalui persetujuan bebas tanpa paksaan (FPIC) berpotensi menimbulkan persoalan kemanusiaan di kemudian hari.
Dirinya menegaskan bahwa Gereja menolak dengan tegas proyek Strategis Nasional PSN yang di lakukan pemerintah pusat di seluruh Tanah Papua, termasuk pembangunan bandara Antariksa dan Batalion TNI AD di Pulau Byak.
Untuk itu pihaknya memintah kepada presiden republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menghentikan segala bentuk proyek yang mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional baik Itu penanaman sawit dan dan tebu serta padi dua juta hektar di Merauke ,Sorong dan seluruh tanah Papua.
“Pembangunan seharusnya membawa damai, bukan ketakutan. Jangan sampai demi kepentingan proyek, masyarakat kehilangan tanah dan masa depan,” ungkap Pdt. Jhon Baransano dalam pernyataannya..
Masyarakat Adat Byak meminta pemerintah pusat dan daerah menghentikan sementara rencana pembangunan sampai ada konsultasi menyeluruh dengan pemilik hak ulayat. Mereka juga mendesak agar aspirasi masyarakat lokal menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan di Tanah Papua.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah terkait respons atas penolakan tersebut.
Aksi solidaritas dan konsolidasi warga disebut akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen mempertahankan tanah adat dan ruang hidup masyarakat Pulau Byak.(Nesta )
