Paraparatv.id | Jayapura | Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua, Agustinus R. Kambuaya, melontarkan kritik tajam terhadap gagasan keberpihakan kepada rakyat kecil yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia karya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, slogan-slogan yang menjanjikan keadilan sosial dan pembelaan terhadap masyarakat lemah justru berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi di lapangan.
Kambuaya menilai, isi buku tersebut banyak memuat narasi tentang ketimpangan ekonomi, dominasi elite, serta pentingnya negara hadir melindungi rakyat kecil. Namun, implementasi kebijakan pemerintah saat ini dinilainya belum mencerminkan semangat tersebut, terutama bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Di dalam buku Paradoks Indonesia, Presiden Prabowo berbicara tentang keberpihakan kepada wong cilik, keadilan sosial, dan perlawanan terhadap ketimpangan. Tetapi kenyataannya, masyarakat kecil justru masih merasakan tekanan, keterbatasan akses, bahkan konflik yang terus berulang,” ujar Kambuaya, kepada wartawan Jumat (23/12026).
Ia mencontohkan sejumlah persoalan di Papua, mulai dari sengketa tanah adat, pembangunan yang minim pelibatan masyarakat lokal, hingga pendekatan keamanan yang dinilai lebih dominan dibanding pendekatan kesejahteraan.
Menurutnya, jika pemerintah sungguh konsisten dengan gagasan dalam buku tersebut, maka kebijakan yang lahir seharusnya lebih menitikberatkan pada dialog, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta pembangunan berbasis kebutuhan rakyat.
“Kami di Papua butuh keberpihakan nyata, bukan sekadar retorika. Buku itu bagus secara konsep, tapi implementasinya belum terasa. Jangan sampai hanya jadi slogan politik,” tegasnya.
Kambuaya juga meminta pemerintah pusat lebih serius mendengar aspirasi daerah, terutama dalam penyelesaian persoalan agraria dan pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi luka lama bagi masyarakat Papua.
Ia berharap pemerintahan saat ini mampu membuktikan bahwa visi keadilan sosial yang tertulis dalam Paradoks Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan diwujudkan melalui kebijakan konkret yang berpihak pada rakyat kecil.
“Kalau negara benar-benar hadir, maka masyarakat adat, petani, nelayan, dan orang kecil harus merasakan perubahan. Itu yang kami tunggu,” pungkasnya.(Nesta)
