Paraparatv.id | Jayapura | Pimpinan Komite Eksekutif Papua Menggelar pertemuan koordinasi dengan Deputi Pengembangan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, dalam rangka pembahasan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Otonomi Khusus (Otsus) serta persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus.
Pertemuan berlangsung di Kantor Bappenas, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/1/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan Komite Eksekutif Papua, yakni Velix Wanggai, Paulus Waterpauw, Ignasius Yogo, dan Billy Mambrasar, beserta jajaran staf Komite Eksekutif.
Usai pertemuan, Velix Wanggai menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal konsolidasi perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua di awal tahun 2026.
“Hari ini Kementerian PPN/Bappenas mengundang kami, Komite Eksekutif Papua, untuk membahas langkah-langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Tanah Papua,” ujar Velix.
Menurutnya, momentum awal tahun menjadi waktu strategis untuk menyatukan berbagai arah kebijakan, program, anggaran, dan lokasi pembangunan yang dikelola oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
“Pembahasan hari ini masih bersifat makro, terkait arah besar pembangunan nasional di Tanah Papua, baik dari perspektif ekonomi, sosial, keamanan, hingga ekologi, termasuk hutan, masyarakat adat, dan hak wilayah,” jelasnya.
Velix menegaskan bahwa Komite Eksekutif Papua dan Bappenas, khususnya Deputi Pengembangan Kewilayahan, menyepakati pentingnya penyatuan pandangan dalam melihat kontribusi Papua terhadap target nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus upaya percepatan pengurangan kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia.
“Pembangunan yang kita dorong bukan hanya percepatan, tetapi juga memastikan tidak merusak lingkungan hidup, hutan, dan ekosistem sosial masyarakat Papua,” tegas Velix.
Ia menambahkan, Komite Eksekutif Papua telah memiliki Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua periode 2025–2029 yang akan menjadi acuan dalam konsolidasi teknokratik selanjutnya bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Kami menargetkan pada Februari hingga Maret mendatang sudah terlaksana konsolidasi perencanaan Papua untuk tahun 2027, sekaligus konsolidasi program yang berjalan pada 2026,” pungkasnya.
Komite Eksekutif Papua berharap koordinasi dan komunikasi dengan Bappenas terus diperkuat guna menyatukan visi, langkah, dan kebijakan pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif Papua (KEP), Ignasius Yogo, menilai pertemuan antara Komite Eksekutif Papua dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai momentum strategis dalam memastikan arah pembangunan Papua berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pertemuan hari ini sangat strategis. Bappenas merupakan pusat perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam konteks Papua. Semua arah kebijakan pembangunan bermula dari sini,” ujar Ignasius.
Ia menjelaskan, untuk tahun 2026, perencanaan pembangunan Papua telah dituangkan dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Selanjutnya, Komite Eksekutif Papua memiliki tugas penting untuk mengawal, mengawasi, dan memastikan pelaksanaan pembangunan tersebut berjalan optimal, termasuk melakukan intervensi kebijakan bila diperlukan demi kepentingan terbaik masyarakat Papua.
Salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, lanjut Ignasius, adalah persoalan keamanan yang selama ini kerap menjadi stigma penghambat pembangunan di Papua.
“Sering muncul anggapan bahwa Papua tidak aman sehingga pembangunan terhambat. Namun berdasarkan pengalaman saya bertugas dan memimpin di Papua, secara umum Papua aman,” tegasnya.
Ignasius mengakui adanya konflik di beberapa wilayah tertentu, namun menurutnya kondisi tersebut hanya terjadi di sebagian kecil wilayah Papua dan dapat ditangani oleh aparat keamanan.
“Tidak semua wilayah Papua berkonflik. Daerah-daerah yang mengalami gangguan keamanan jumlahnya terbatas dan dapat di-cover serta ditangani oleh TNI dan Polri. Karena itu, isu keamanan seharusnya tidak dijadikan alasan utama untuk menghambat pembangunan,” jelasnya.
Sebagai anggota Komite Eksekutif Papua yang membidangi politik, hukum, dan keamanan (Polhukam), Ignasius menegaskan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan stabilitas keamanan di Papua tetap terjaga.
“Kami meyakinkan bahwa keamanan di Papua terjamin. Dengan demikian, pembangunan dapat lebih fokus, terarah, dan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Ignasius juga menekankan bahwa pembangunan di Papua tidak dapat dipilah antara keamanan dan kesejahteraan, melainkan harus berjalan beriringan.
“Dalam konteks Papua, pembangunan keamanan dan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, serta sektor lainnya harus berjalan bersama-sama. Dengan begitu, dampaknya akan sangat positif bagi masyarakat,” tutupnya.
Ia menegaskan kembali komitmen Komite Eksekutif Papua untuk terus mengawal dan mengawasi pembangunan agar benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua.(Redaksi)
