Paraparatv.id | Jayapura | Anggota Komisi IV DPR Papua dari Fraksi NasDem, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, menghadiri pelepasan Program Mudik Gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Jayapura, Rabu (17/12/2025).
Pelepasan mudik gratis dilakukan oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, mewakili Gubernur Papua, ditandai dengan penyerahan kartu mudik kepada penumpang.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR Papua , Joni Y Betaubun, bersama anggota Komisi IV DPRP Alberth Merauje, Pangdam VII/ Cendrawasih, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Amrin Ibrahim, dan Forkopimda Provinsi Papua.
Alberth Merauje menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program mudik gratis yang dinilainya merupakan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dalam memberikan pelayanan dasar transportasi bagi masyarakat Papua, khususnya warga di kampung-kampung yang bekerja di wilayah perkotaan.
“Program tiket gratis dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini merupakan perintah Undang-Undang Otsus. Pemerintah Provinsi Papua telah membuka ruang agar masyarakat Papua yang mengalami keterbatasan biaya transportasi dapat pulang kampung dan merayakan Natal bersama keluarga melalui moda transportasi laut dan darat,” ujar Alberth.
Ia menjelaskan, pada periode Natal 2025, Pemerintah Provinsi Papua menyediakan kuota mudik gratis mencapai sekitar 16.000 penumpang, terdiri dari jalur laut dan darat. Untuk moda laut, pemerintah bekerja sama dengan PT Belibis Papua Mandiri dengan mengoperasikan tiga armada kapal, yakni Kapal Cantika, Kapal Putih, dan Kapal Pelni yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Sementara itu, untuk moda darat disiapkan 36 unit bus Damri yang melayani sejumlah rute, antara lain Jayapura–Sarmi, Taja, Senggi, serta layanan darat di wilayah Biak dan Supiori. Adapun rute laut utama meliputi Jayapura–Kasonaweja, Jayapura–Biak Numfor, serta rute antarpulau seperti Biak, Waropen, Serui, dan Nabire.
Alberth Merauje juga menekankan pentingnya penguatan sarana dan prasarana transportasi di Papua, khususnya pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan di daerah Sarmi, Mamberamo, dan Waropen, serta peremajaan kapal-kapal perintis milik Pemerintah Provinsi Papua.
“Pelabuhan yang layak dan armada yang memadai akan menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan masyarakat dari daerah keberangkatan hingga tujuan. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan dari pelabuhan ke kampung atau kota juga harus dipersiapkan dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alberth berharap program mudik gratis tidak hanya dilaksanakan pada momen Natal dan Tahun Baru, tetapi juga pada hari besar keagamaan lainnya seperti Idulfitri maupun masa libur panjang, selama Undang-Undang Otsus masih berlaku.
“DPR Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua akan membahas penganggaran agar pelayanan transportasi orang dan barang dapat terus ditingkatkan, sehingga manfaat Otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua,” pungkasnya.(VN)
