Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) melaksanakan monitoring meja terhadap progres Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Tahap I dan Tahap II Tahun 2025, Selasa (18/11).
Kegiatan ini diikuti seluruh kampung di Kota Jayapura dan menjadi langkah awal evaluasi penyerapan anggaran.
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M., menjelaskan bahwa monitoring dilakukan untuk melihat capaian realisasi keuangan dan fisik dari 14 kampung.
“Hari ini adalah monitoring meja awal tingkat kampung. Kami mengecek progres APBKAM Tahap I dan II. Untuk keuangan sudah 100 persen dan realisasi fisik mencapai 98 persen,” jelasnya.
Capaian ini, menurut Rustan, menunjukkan komitmen pemerintah kampung dalam mempercepat pembangunan.
Tahap III belum dapat dievaluasi karena adanya penyesuaian dan pergeseran anggaran yang dilakukan pada November.
“Tahap III diperkirakan selesai akhir November, kemudian pelaksanaannya berjalan dalam dua minggu. Target kami pertengahan Desember semua kegiatan terserap 100 persen, baik fisik maupun keuangan,” tegasnya.
Dari 14 kampung yang dijadwalkan hadir, Kampung Enggros tidak mengikuti monitoring. Pemkot berencana melakukan monitoring khusus dalam waktu dekat.
Rustan Saru juga menyoroti peran KPK yang dinilai strategis dalam memperbaiki tata kelola kampung, terutama dalam: Pembangunan infrastruktur kampung, Percepatan penyerapan anggaran dan Penguatan alokasi dana kampung, Program pendidikan, layanan kesehatan termasuk BPJS, dan akses air bersih disebut berjalan baik di seluruh kampung.
Meski demikian, beberapa aspek perlu diperbaiki, seperti Peningkatan Pendapatan Asli Kampung (PAK), Optimalisasi Koperasi Merah Putih
dan peningkatan kebersihan kampung
“Kampung harus bersih dan aman sebagai pusat aktivitas masyarakat adat. Ini menjadi fokus pembenahan ke depan,” ujarnya.
Pemkot Jayapura tengah mendorong pengembangan kampung wisata, kampung kuliner, serta penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari implementasi program nasional.
Kampung diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan berbagai komoditas pertanian dan perikanan seperti, Sayur-sayuran, Semangka, Tomat, Cabai, Ikan nila, Ikan bobara
Udang dan lobster (untuk kampung pesisir)
Jika semua ini dijalankan secara konsisten, kami yakin kampung-kampung di Kota Jayapura akan menjadi kampung mandiri.
“Jika dijalankan konsisten, kampung-kampung di Kota Jayapura akan menjadi kampung mandiri,” tambah Rustan.
Ia menyebut Kampung Koya Koso, Holtekamp, dan Kayo Pulo menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang 2025.
Ketua Komisi A DPR Kota Jayapura, Fajar Risky Wanggai menegaskan bahwa monitoring ini penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan kampung berjalan baik.
“Setiap program harus memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat di kampung. Dengan anggaran besar, penggunaannya harus maksimal untuk kesejahteraan warga,” tegas Fajar.
Fajar juga mendorong penggalian potensi PAD kampung dan inovasi berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring meja merupakan tindak lanjut dari monev lapangan yang sudah dilakukan.
“Monev ini untuk melihat langsung capaian realisasi fisik dan keuangan kampung. Monitoring meja mendorong kepatuhan, terutama penyampaian SPJ dan pengelolaan anggaran agar tetap sesuai jadwal,” jelasnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada para kepala kampung, Bamuskam, dan perangkat kampung yang telah bekerja keras.
“Kami mengajak semua pihak terus bersinergi. Hal-hal yang masih kurang harus dikoordinasikan agar perbaikan dapat dilakukan dari waktu ke waktu. Kampung harus punya pendapatan asli kampung sebagai bentuk kemandirian,” tutupnya.(VN)
