Paraparatv.id | Jayapura | Tragedi meninggalnya seorang ibu hamil, Irene Sokoy, warga Sentani, Kabupaten Jayapura, bersama bayi yang dikandungnya akibat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan memadai, mendapat respons tegas dari Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai.
Irene Sokoy dikabarkan meninggal dunia setelah diduga mengalami penolakan layanan di sejumlah fasilitas kesehatan, baik di Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura. Ia dirujuk berulang kali dari RSUD Yowari ke RS Dian Harapan, kemudian ke RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara, namun tidak mendapatkan penanganan medis yang memadai hingga akhirnya mengembuskan napas terakhir.
Peristiwa tragis yang terjadi pada Senin (17/11/2025) sekitar pukul 05.00 WIT ini memicu keprihatinan publik dan menjadi sorotan serius berbagai pihak.
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, menegaskan bahwa DPR Papua melalui Komisi V akan memanggil seluruh rumah sakit yang diduga terlibat untuk memberikan keterangan resmi.
“Kami akan panggil rumah sakit satu per satu untuk mendengar langsung alasan mereka. Mengapa mereka menolak? Kami tidak bisa berasumsi tanpa keterangan,” tegasnya, di Jayapura, Sabtu (22/11).
Denny juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi yang berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Papua.
Menurutnya, penolakan pasien seharusnya tidak lagi terjadi dalam kondisi apa pun.
“Harusnya ditangani dulu. Ini soal nyawa manusia,” ujarnya.
Ia menyoroti pengelolaan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Papua, seperti RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan RS Jiwa. Ia menegaskan bahwa RSUD Jayapura sebagai rumah sakit rujukan utama wajib mematuhi instruksi gubernur bahwa tidak boleh menolak pasien dalam kondisi apa pun.
Di sisi lain, Denny juga menyinggung persoalan pembiayaan terhadap pasien rujukan dari daerah Daerah Otonom Baru (DOB) — Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Ia menilai permasalahan biaya kerap menjadi hambatan pelayanan.
“Kita harus duduk bersama tiga pimpinan DOB dan meminta mereka melakukan deposit anggaran kepada rumah sakit rujukan. Dengan begitu, pasien dari daerah mereka bisa terlayani dan tidak lagi terhambat karena biaya,” tutupnya.(VN)
