Paraparatv.id | Jayapura | Anggota DPR Provinsi Papua, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM., hadir mewakili Ketua DPR Papua dalam pembukaan Border Trade Fair 2025 RI–PNG, yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua pada 9–11 Oktober 2025.
Kegiatan yang mengusung tema “From Border to Bridge: Connect, Collaborate, Create” ini menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan sosial, ekonomi, dan budaya antara masyarakat di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini (PNG).
Alberth Merauje menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai, ajang ini bukan hanya mempertemukan pelaku usaha, tetapi juga menjadi simbol kerja sama dan persahabatan antarnegara.
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat hubungan sosial dan budaya, sekaligus mempromosikan produk-produk UMKM di kawasan perbatasan. Ada pertukaran ekonomi, pameran perdagangan, hingga penampilan budaya dari kedua negara,” ujar Alberth kepada paraparatv.id melalui sambungan telepon, Kamis (9/10).
Acara Border Trade Fair turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Indonesia dan PNG, termasuk perwakilan dari Kedutaan Besar Indonesia di Port Moresby serta Asisten I Setda Papua. Selain pameran produk UMKM, kegiatan ini juga menampilkan pertunjukan budaya, fashion show, dan kolaborasi seni dari kedua negara.
Menurut Alberth, kegiatan di wilayah perbatasan seperti Skouw, Koya, dan Keerom memiliki nilai strategis karena mampu membuka peluang perdagangan lintas negara serta memperkuat hubungan antarwarga di kedua sisi perbatasan.
“Tujuan utamanya adalah mempererat hubungan ekonomi, sosial, dan budaya antarwarga perbatasan. Selain itu, juga untuk mempromosikan produk lokal dan memfasilitasi perdagangan dari kedua belah pihak,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Bea Cukai dan Balai POM agar produk UMKM dapat memiliki izin edar resmi.
“Semua produk yang dipasarkan, baik dari Indonesia ke PNG maupun sebaliknya, harus melalui proses registrasi di Balai POM. Ini penting untuk menjamin keamanan dan kesehatan konsumen,” tegas Alberth.
Sebagai legislator, Alberth juga menegaskan komitmennya untuk mendorong regulasi daerah yang mendukung pengembangan UMKM perbatasan, termasuk aspek perizinan, pajak, dan promosi produk.
Selain aspek ekonomi, ia juga menyoroti pentingnya penguatan kerja sama budaya. Menurutnya, pemerintah daerah dapat menginisiasi festival seni dan budaya lintas negara secara rutin untuk menarik wisatawan dan memperkuat persaudaraan masyarakat perbatasan.
“Kita perlu buat regulasi agar setiap bulan diadakan pesta budaya bersama. Dengan begitu, seni, musik, dan tarian lokal bisa menjadi daya tarik wisata sekaligus sumber ekonomi bagi masyarakat,” ungkapnya.
Alberth Merauje berpesan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.
“Daftarkan produk agar layak dipasarkan, tingkatkan kualitasnya, dan pemerintah harus membuka akses pasar yang lebih luas—baik kecil, menengah, maupun besar. Dengan begitu, UMKM bisa terus tumbuh dan masyarakat makin sejahtera,” tutup Alberth.(VN)
