Di Bengguin Progo, masa depan anak-anak bukan ditulis dengan tinta kebijakan negara, melainkan dengan spidol murahan yang dibeli dari uang hasil kebun. Sementara pejabat sibuk menyusun pidato tentang “SDM unggul Papua”, di sini guru-guru tanpa gaji masih berjuang agar anak-anak bisa membaca.
Catatan : Ari Bagus Poernomo
DI KAMPUNG Bengguin Progo, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, berdiri sebuah bangunan sederhana. Dindingnya dari papan tipis, lantainya tanah merah yang kadang becek bila hujan turun. Tidak ada cat, tidak ada plester, hanya kayu seadanya yang dirangkai dengan semangat kebersamaan. Dari luar, ia tampak rapuh. Namun bagi puluhan anak kampung ini, di situlah mereka menaruh mimpi. Di ruangan sempit itu, mereka mengeja masa depan.
Sekolah itu bernama “Sekolah Jarak Jauh SD Negeri Bengguin Progo.” Tapi sejatinya, sekolah ini lahir bukan dari perencanaan negara, melainkan dari keresahan warga. Leo Lewar, Koordinator Pendidikan di kampung itu, bercerita dengan nada getir. “Awalnya anak-anak tiap hari hanya ke kolam mancing, pasang jerat. Mereka terlantar. Saya pikir, daripada mereka hilang begitu saja, lebih baik kita buka sekolah,” katanya.
Maka berdirilah sekolah darurat itu. Enam tahun lalu, dengan modal papan dan balok dari sumbangan warga, serta uang receh seribu hingga dua ribu rupiah yang dikumpulkan orang tua murid. “Kami bangun secara swadaya. Tidak ada bantuan dari mana pun. Guru-guru mengajar tanpa gaji, bahkan harus jual rica untuk beli spidol,” ujar Leo.
Hari ini, ada sekitar 40 siswa yang belajar di sana, dibimbing oleh tiga guru – dua sudah sarjana, satu sedang menyelesaikan kuliah S1. Tak ada kursi layak, meja seadanya, papan tulis pun sering harus dipinjam atau minta bekas dari kota. Tapi semangat mereka lebih kokoh dari gedung mana pun.
Jalan 10 Kilometer, Masa Depan yang Tak Sampai
Sekolah induk, SD Negeri Bengguin Progo, berada 10 kilometer jauhnya. Kedengarannya biasa. Tapi bayangkan anak-anak kecil berjalan kaki di jalan berlumpur, berbatu, menanjak, dan jauh dari layak. Perjalanan itu tidak hanya menguras tenaga, tapi juga mematikan semangat belajar. “Jarak ini tidak mungkin ditempuh anak-anak tiap hari. Akses jalan sangat tidak mendukung,” kata Leo.
Di tempat lain, mungkin satu desa bisa punya dua sekolah dan tidak ada yang mempermasalahkan. Tapi di Bengguin Progo, keinginan agar sekolah swadaya ini menjadi sekolah definitif selalu mentok. Usulan sudah berulang kali diajukan – kepada Ketua DPR, Dinas Pendidikan, bahkan pejabat-pejabat yang datang berkunjung. Tapi jawaban yang diterima hanya diam. “Banyak pejabat sudah datang, foto-foto, lalu pergi. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut,” ucap Leo dengan kecewa.
Disinilah letak luka itu, pendidikan yang mestinya hak setiap anak, diabaikan begitu saja. Negara yang seharusnya hadir justru membiarkan anak-anak kampung ini hidup dari belas kasih swadaya. Enam tahun berjalan, tak ada meja, kursi, buku, apalagi fasilitas layak.
Di atas tanah seluas 25–30 meter itu, anak-anak Papua belajar dalam sunyi. Guru tanpa gaji tetap bertahan. Sementara pemerintah sibuk berdebat soal anggaran, mereka rela menukar hasil kebun dengan spidol dan kapur tulis. Inilah potret ketidakadilan yang sering luput dari sorotan.
Apa artinya bicara “pembangunan SDM Papua” kalau sekolah darurat seperti ini tidak pernah diakui? Apa gunanya alokasi dana besar otonomi khusus bila anak-anak Bengguin Progo masih harus belajar di dinding papan yang bolong?
Kunjungan Wakil Ketua III DPRK Jayapura, Nelson Yosua Ondi, membawa sedikit harapan. Ia datang tanpa rencana, hanya karena tergerak hatinya pagi itu. “Saya lihat kondisi ini sangat memprihatinkan. Generasi ini suatu saat akan jadi penerus, mereka harus diprioritaskan,” ujarnya.
Nelson berjanji akan membawa aspirasi ini ke paripurna DPRK Jayapura dalam penetapan RPJMD. “Banyak pejabat sudah datang, tapi apakah mereka mengawal? Tidak semua. Saya akan sampaikan dalam pandangan fraksi dan mengutamakan sekolah ini,” katanya.
Namun janji politik sering kali berhenti di ruang sidang, sementara anak-anak tetap belajar di bangku darurat. Pertanyaannya: apakah kali ini benar-benar akan berbeda?
Bertahan dengan Harapan
Meski semua serba terbatas, anak-anak Bengguin Progo tidak menyerah. Mereka tetap mengeja huruf-huruf di buku lusuh, tetap menulis di meja goyah, tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya meski tiang bendera hanya sebatang kayu sederhana.
Di mata mereka, sekolah bukan sekadar gedung – ia adalah cahaya. Dan cahaya itu masih menyala, meski kecil, meski nyaris padam.
Tapi sampai kapan? Enam tahun sudah mereka bertahan. Berapa tahun lagi pemerintah akan membiarkan papan rapuh dan tanah becek menjadi saksi ketidakpedulian?
Di Bengguin Progo, sekolah jarak jauh ini adalah monumen dari kegigihan rakyat sekaligus cermin kelalaian negara. Dan di setiap tawa anak-anak yang belajar di sana, tersimpan doa: semoga suatu hari nanti, sekolah mereka benar-benar diakui. Bukan lagi sekadar papan darurat, melainkan sekolah definitif yang memberi masa depan. (***)
