Paraparatv.id | Wamena | Ribuan masyarakat Kabupaten Jayawijaya menggelar aksi dukungan di Kantor Bupati pada Selasa (9/9/2025).
Massa yang terdiri dari perwakilan berbagai kampung menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Bupati Atenius Murip dan Wakil Bupati Jayawijaya.
Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan beberapa tuntutan melalui orasi dan pernyataan tertulis. Mereka meminta pemerintah daerah untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana kampung oleh mantan kepala kampung selama masa jabatannya.
Selain itu, massa juga menuntut pergantian Kepala Satuan Intelijen (Kasat Intel) dan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) di Polres Jayawijaya. Tuntutan ini kemudian didukung langsung oleh Bupati Jayawijaya.
Menanggapi tuntutan massa, Bupati Atenius Murip menyatakan akan meneruskan permintaan pergantian pejabat kepolisian tersebut kepada Kapolda Papua.
Menurutnya, kedua pejabat tersebut dinilai tidak fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
“Kasat Intel dan Kasat Reskrim dipandang kerja tidak fokus sesuai tupoksi, melainkan mengindikasikan bekerja berpihak pada sponsor,” ujar Bupati Atenius.
Bupati juga menegaskan kepada pihak lawan politik untuk tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
“Politik sudah kami lalui, sekarang dengan sportif menerima kekalahan dan membiarkan saya membangun. Apa yang dikotori dalam kepemimpinan yang lama dalam 100 hari kerja sudah dibersihkan,” tegasnya.
Atenius Murip mengungkapkan bahwa sebelumnya ia telah menyampaikan kepada para pendemo untuk kembali bekerja. Namun, jika gangguan terhadap pemerintahannya terus berlanjut, mantan kepala kampung yang bersangkutan akan diaudit sesuai permintaan mereka sendiri.
Bupati menegaskan bahwa pergantian kepala kampung dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan didukung oleh Undang-Undang Otonomi Khusus.
Aksi dukungan tersebut diakhiri dengan penandatanganan pernyataan sikap oleh setiap perwakilan kampung yang hadir. Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah yang sedang berjalan.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polres Jayawijaya maupun Polda Papua terkait tuntutan pergantian pejabat kepolisian tersebut.(Redaksi)
