Paraparatv.id | Jayapura | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk bersama Anggota KPU RI perwakilan KPU Papua, Iffa Rosita, Ketua KPU Papua, Diana Simbiak, PJ Gubernur Papua, Agus Fatoni, Wali Kota Jayapura, Abisari Rollo melepas pendistribusian logistik PSU Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua, Senin (4/8/2025).
Dalam sambutannya Wamendagri RI, Ribka Haluk menekankan pentingnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2024 dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen bersama. PSU ini, menurutnya, merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat dan menjamin keadilan.
”Provinsi Papua, khususnya Kota Jayapura, memegang peranan strategis sebagai wajah demokrasi di tanah Papua,” Ujar Wamendagri.
Keberhasilan PSU di Jayapura akan menjadi cerminan kedewasaan berdemokrasi di wilayah timur Indonesia.
Wamendagri menyampaikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat yang mendukung pelaksanaan PSU. “PSU ini pentingnya semangat kolaborasi dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, “ucapnya.
Dikatakan, PSU ini bukan sekadar pengulangan, tetapi pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi.
Ribka Haluk menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian kepada KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan keberanian moral.
”Tidak boleh ada ruang untuk kesalahan, pelanggaran, manipulasi, atau intimidasi. Kepada TNI dan Polri, Wamendagri menyampaikan terima kasih atas kesiapsiagaan dan dedikasi dalam menjaga keamanan dan menciptakan suasana kondusif,” tekannya.
Kepada pemerintah daerah, Ribka Haluk meminta agar seluruh jajaran aparatur negara menjaga netralitas mutlak selama tahapan PSU.
Ia juga mengajak masyarakat Papua untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan menunjukkan bahwa masyarakat Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
Diakui bahwa PSU membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Namun berharap PSU dapat berjalan dengan baik dan dana yang dialokasikan dapat dimaksimalkan untuk pembangunan di Papua.
”Kita berharap PSU di Papua dapat segera selesai, mengingat Papua merupakan satu-satunya daerah yang masih melaksanakan PSU setelah 23 kabupaten/kota lainnya telah menyelesaikan prosesnya, ” ujarnya.
Ribk Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal hingga PSU di Papua selesai dengan baik dan tepat waktu.
Sementra itu, Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak, memastikan distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2025 berjalan lancar.
Dijelaskan pelepasan logistik PSU untuk 33 TPS di Distrik Muara Tami dilakukan hari ini, sedangkan empat distrik lainnya (Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, dan Heram) akan menyusul pada tanggal 5 Agustus.
Simbiak menekankan bahwa distribusi logistik ini bukan sekadar pengantaran fisik, melainkan pengawalan terhadap kehormatan demokrasi. “Logistik ini adalah rohnya,” tegas Simbiak.
Ia berharap seluruh jajaran KPU, dari tingkat kabupaten/kota hingga petugas lapangan, menjaga integritas proses ini.
Dimana menurutnya hingga pukul 09.30 WIT, KPU Papua mencatat, sebanyak 473 kotak suara (23%) telah keluar dari gudang logistik, 38.303 kotak suara (38%) telah tiba di tingkat PPD, 312 kotak suara (15,42%) telah sampai di PPS, 6 kotak suara (0,30%) telah tiba di TPS L, sementara untuk sisanya masih dalam proses pengiriman dan dipantau 24 jam.
Simbiak menjelaskan, proses distribusi logistik menghadapi tantangan geografis Papua yang luas dan akses terbatas. Namun, KPU Papua telah mempersiapkan diri sejak awal dan berkomitmen agar logistik PSU tiba di TPS paling lambat H-1 sebelum hari pemungutan suara.(VN)
