Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Kota Jayapura menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan Climate Action for Net Zero Emission (NZE) in Papua Province yang berlangsung di Jayapura,Kamis (31/7/2025).
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan situasi perubahan iklim saat ini. Ia menyoroti pentingnya pengendalian emisi karbon sebagai upaya menjaga kualitas udara dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyosialisasikan dampak emisi karbon kepada masyarakat. Pemerintah mendukung dengan membuat regulasi dan kebijakan ramah lingkungan, namun masyarakat juga harus mengubah perilaku hidup, seperti mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan seperti listrik dan tenaga surya,” jelasnya.
Rustan Saru menambahkan bahwa melalui dialog ini diharapkan lahir kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong perubahan nyata di tingkat lokal, termasuk penguatan regulasi pemerintah daerah yang mendukung pencapaian target penurunan emisi karbon secara bertahap dan terukur.
“Kami harap dari pertemuan ini dialog ini mengeluarkan suatu kebijakan untuk menjadi regulasi pemerintah daerah kaitannya dengan pencapaian target untuk beberapa tahun ke depan, agar keseimbangan antara emisi dan karbon digunakan bisa seimbang sehingga udara bisa tetap normal jangan sampai tercemar dan berdampak pada tubuh manusia,”harapnya.
Sementara itu, Hanock Puraro, Anggota Komite IV DPD RI, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif strategis untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam menghadapi perubahan iklim serta memperjuangkan regulasi yang lebih adil bagi daerah, khususnya Papua.
“Saat ini, sebagian besar kewenangan pemerintah daerah diambil alih pusat. Melalui Panitia Perancang Undang-Undang di DPD RI, kami tengah mendorong lahirnya tiga RUU strategis: RUU Perubahan Iklim, RUU Pemerintah Daerah, dan RUU Masyarakat Hukum Adat. Ketiganya sangat berkaitan erat dengan kondisi di Papua,” ujar Hanock.
Menurut Hanock, Papua memiliki potensi besar dari sektor kehutanan. Dari 41 juta hektar hutan di tanah Papua, sekitar 33 juta hektar berada di Provinsi Papua induk. Namun, potensi ini belum menghasilkan penerimaan nyata bagi daerah. Hanock menegaskan bahwa hutan bukan hanya soal kayu, melainkan juga tentang jasa lingkungan berupa oksigen yang dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi.
“Papua Barat sudah memanfaatkan potensi ini, sementara Papua induk belum. Maka dari itu, kami akan mendorong MOU dengan pemerintah daerah untuk mengelola potensi oksigen dari hutan. Ada inovasi yang bisa mendatangkan keuangan atau memperbaiki keuangan daerah lewat dana yang bukan berasal dari pajak, berasal dari hutan tapi bukan kayu adalah oksigen yang dihasilkan,”jelasnya.
Ia menambahkan, sebagai senator Papua, dirinya turut membiayai 80% kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pribadi dan tanggung jawab sosial terhadap konstituen yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.
Rangkaian kegiatan ini akan menghasilkan dokumen rekomendasi, proposal, serta penandatanganan kerja sama dengan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Papua. Diharapkan, langkah ini akan membawa Papua menuju model pembangunan hijau berkelanjutan yang memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.(VN)
