Paraparatv.id | Sentani | Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano (BTM) dan Constant Karma (CK), terus mendengungkan komitmen menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 Agustus 2025.
Salah satunya dengan menyapa warga Lembah Grime Nawa, khususnya Kampung Benyom 1 dan 2 di Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Kristina Luloporo Mano menyampaikan orasi politik mewakili partai.
Kristina yang juga istri BTM menegaskan komitmen BTM-CK untuk membenahi layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan akses air bersih di wilayah pedalaman Papua.
“Saya berdiri di sini bukan sebagai istri calon gubernur, tapi sebagai kader PDI Perjuangan yang mendapat mandat untuk menyampaikan visi-misi BTM-CK,” kata Kristina, Jumat (1/8/2025).
Dalam kampanye, ia menyoroti kondisi pelayanan Puskesmas yang masih belum optimal, terutama dalam layanan kesehatan ibu dan anak.
Kristina juga menyinggung pentingnya perhatian terhadap gizi dan pendidikan anak guna mencetak generasi Papua yang sehat dan cerdas.
Dihadapan masyarakat, Kristina mengemukakan langkah BTM saat menjabat Camat Nimbokrang. BTM telah melakukan survei ke Kalibiru untuk merancang akses air bersih bagi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur dasar seperti ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Kristina juga mengungkapkan alasan PDIP terus mendukung BTM sebagai figur pro-rakyat.
BTM adalah sosok yang memperjuangkan harkat dan martabat rakyat kecil. Ini sejalan dengan ideologi PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik.
Adapun program prioritas BTM-CK mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam kepemimpinannya kelak, BTM-CK berkomitmen memperjuangkan pemekaran wilayah adat Tabi dan Saireri menjadi Provinsi Papua Utara.
Menurut Kristina pemekaran wilayah penting untuk mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat. Selain itu, pemekaran juga bertujuan agar pembangunan lebih merata.
“Jadi dengan adanya pemekaran masyarakat tak harus menempuh jarak jauh hanya untuk mengurus administrasi,” katanya. (Er)
