Paraparatv.id | Supiori | Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2025 di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua,
Bupati Supiori Heronimus Mansoben diduga menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya untuk memilih pasangan calon tertentu dalam PSU Pemilihan Gubernur Papua.
Instruksi tersebut disampaikan Bupati saat apel pagi di hadapan ASN pada Senin, 4 Agustus 2025.
Dalam arahannya, Bupati secara terbuka meminta dukungan untuk pasangan Matius Fakhri dan Aryoko Rumaropen (Mari-Yo). Ia disinyalir turut mengancam akan mencopot jabatan sejumlah ASN apabila tidak mengikuti arahannya.
“Bupati secara langsung menyampaikan bahwa siapa pun ASN yang tidak memilih pasangan nomor urut 2 akan dicopot dari jabatannya, baik sebagai kepala dinas, kepala bidang, maupun kepala badan,”ungkap salah satu ASN Kabupaten Supiori yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan.
ASN tersebut mengaku berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi, mereka memiliki hak politik untuk memilih sesuai hati nurani. Namun di sisi lain, tekanan dari pimpinan daerah menimbulkan rasa takut akan kehilangan jabatan atau kesempatan promosi.
“Kami ini serba salah. Bupati sudah arahkan supaya semua ASN pilih nomor 2. Kalau tidak, jabatan yang sudah dipersiapkan seperti eselon II, III, dan IV bisa saja batal. Tapi saya jujur, untuk PSU besok, saya dan beberapa teman tetap akan memilih pasangan nomor urut 1 karena itu pilihan kami,” ujarnya.
Ironisnya tak hanya ASN, para kepala kampung di Kabupaten Supiori juga disebut mendapat tekanan. Mereka beberapa di antaranya bahkan diancam akan diperiksa terkait pengelolaan dana desa apabila tidak mengikuti arahan memilih pasangan tertentu.
Sikap Bupati Supiori menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerhati demokrasi.
Padahal pemimpin daerah seharusnya bersikap netral dan menjaga integritas pelaksanaan pemilu. Mirisnya fakta di lapangan malah justru menjadi bagian dari tim sukses yang menekan dan mengarahkan pilihan politik ASN maupun aparat kampung.
Salah satu tokoh masyarakat berujar bahwa sebagai kepala daerah, semestinya Bupati bertanggung jawab untuk mensukseskan pelaksanaan PSU dengan netral dan adil, bukan malah mengintervensi pilihan politik ASN dan masyarakat,.
Ia pun meminta agar pihak berwenang menyelidiki dugaan intimidasi ini.
Pemungutan Suara Ulang Pilgub Papua akan berlangsung pada 6 Agustus 2025. PSU merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada sebelumnya.
PSU akan diikuti 2 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Mereka yakni Benhur Tomi Mano-Constant Karma dengan nomor urut 01 dan Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen dengan nomor urut 02.
Penyelenggara pemilu pun diharapkan dapat menjamin proses PSU berlangsung jujur, adil, dan tanpa tekanan terhadap pemilih.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Supiori atau Bupati terkait dugaan arahan dan ancaman terhadap ASN tersebut.
Berkaitan dengan kisruh ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan segera mengambil tindakan untuk memastikan netralitas aparatur pemerintah dalam PSU yang tinggal menghitung hari. (Er)
