Paraparatv.id | Jayapura | Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM., menekankan pentingnya penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2025 Tahap I sebesar Rp269,7 miliar benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat asli Papua.
“Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dana Otsus tahap pertama sudah dikucurkan. Tapi kita juga harus pastikan bahwa dana ini memang digunakan untuk kepentingan orang Papua, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat,” tegas Alberth Merauje kepada paraparatv.id diruang kerjanya, Rabu (9/7/2025).
Ia menyebut pendidikan sebagai sektor paling prioritas. Hingga kini, masih banyak anak-anak Papua yang menghadapi hambatan untuk mengakses pendidikan, baik karena terbatasnya sarana-prasarana, maupun beban biaya yang masih dibebankan ke orang tua.
“Masih banyak orang tua yang mengeluh soal anaknya tidak bisa masuk sekolah karena fasilitas terbatas atau beban biaya. Pemerintah, melalui Dinas Pendidikan, harus mendata secara detail kondisi pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di 8 kabupaten dan 1 kota,” ujarnya.
Merauje juga menyoroti program beasiswa unggulan era Gubernur sebelumnya yang akan berakhir pada 2026. Banyak mahasiswa Papua, baik di dalam maupun luar negeri, terancam putus kuliah karena dana tidak mencukupi.
“Khususnya bagi mahasiswa Papua di luar negeri, ada yang sudah selesai kuliah tapi tidak bisa praktik atau mendapat lisensi karena tidak ada dukungan dana dari pemerintah. Ini harus jadi perhatian,” tegasnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan menjadi sorotan. Ia meminta agar program seperti Kartu Papua Sehat kembali dijalankan secara maksimal, karena saat ini banyak masyarakat yang mengeluh soal pelayanan kesehatan menggunakan BPJS yang tetap membebani biaya, baik di Puskesmas maupun rumah sakit.
“Jangan sampai orang Papua datang berobat masih harus bayar. Dana Otsus seharusnya bisa menutup kesenjangan ini, terutama bagi mereka yang tidak mampu,” ujarnya.
Di bidang ekonomi, Alberth Merauje menegaskan pentingnya dukungan dana bagi pelaku usaha kecil dan pengusaha asli Papua. Menurutnya, UMKM Papua harus diberi ruang dan dukungan modal agar roda ekonomi masyarakat dapat bergerak.
“Saya turun langsung ke dapil, dan masyarakat minta dukungan modal untuk usaha kecil. Kalau ini ditopang, ekonomi rakyat jalan, dan PAD juga bisa bertumbuh,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak lagi mengarahkan dana Otsus ke pembangunan infrastruktur yang tidak tepat guna. Banyak proyek fisik sebelumnya mangkrak dan tidak memberi manfaat langsung bagi rakyat.
“Kalau mau bangun, bangun sekolah, pasar, atau rumah layak huni. Jangan bangun jalan yang tidak jelas manfaatnya. Dana Otsus ini bukan untuk proyek sia-sia,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Alberth menekankan pentingnya pemanfaatan waktu secara efisien. Dengan sisa waktu kerja sekitar empat bulan di tahun anggaran ini, OPD terkait diminta bekerja cermat, tepat sasaran, dan berdasarkan data yang valid.
“Kalau tahap pertama ini belum jelas penggunaannya, jangan dulu bicara tahap kedua. Harus terencana, terukur, dan sesuai undang-undang Otsus. Ini dana hak orang Papua. Jangan sampai disalahgunakan karena terburu-buru,” pungkasnya.(VN)
