Paraparatv.id | Jayapura | Bupati Waropen FX Motte menjadi buah bibir masyarakat menyusul aktifitas perjalanan dinas keluar daerah di tengah efisiensi anggaran.
Bahkan aktifitas tersebut mendapat kritik dari Intelektual Muda asal Kabupaten Waropen, Papua. Menurut mereka perjalanan dinas keluar daerah, tanpa tujuan yang jelas tidak membuahkan hasil yang signifikan.
Padahal, kini Pemerintah Pusat dalam Inpres nomor 1 tahun 2025 sudah mengatur Efisiensi Anggaran yang salah satu perintahnya adalah mengurangi perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang tidak efektif.
Mereka pun mendesak pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Waropen segera menggunakan fungsi kontrolnya agar memanggil dan mempertanyakan hal tersebut.
“Beberapa kali bupati sering lakukan perjalanan dinas tanpa hasil efektif dan terlihat. Ini sedang masa efisiensi anggaran. Harusnya bupati fokus pada pembangunan daerah dan sukses program 100 hari yang sudah dijanjikan pada Masyarakat,” ujar Intelektual Muda Waropen Michael Sineri didampingi Silas M.Imbiri, Herlans Erari dan Lukas B. Ruatakurei.
Michael menyayangkan janji program Seratus Hari dari Bupati Waropen FX Motte, yang seakan redup tanpa kepastian.
“Ini kami melihat seratus hari kerja yang dijanjikan seperti asrama mahasiswa, pembangunan jalan, lampu ke Masirey yang belum efektif. Kalau DPR tidak panggil Bupati pertanyakan ini, maka akan ada aksi besar-besaran yang dimotori oleh Pemuda di Waropen,” tegas Michael Sineri.
Senada disampaikan Lukas Ruatakurei, Intelektual Muda lainnya yang menyesalkan, seringnya Bupati Waropen FX Motte keluar daerah, sangat berdampak pada terganggunya stabilitas pemerintahan daerah.
Menurut dia, bupati saat pergi tidak mendelegasikan kewenangan secara jelas kepada pejabat daerah lainnya.
Parahnya lagi pejabat daerah mulai Sekretaris Daerah (Sekda) hingga Kepala Dinas yang rata-rata belum definitif.
“Sementara DPA nya sudah dibagikan untuk mulai dilakukan program kerja pada masyarakat. Kalau seperti ini kan tentu sangat tidak efektif,” tegas Lukas Ruatakurei.
Terkait persoalan ini, Lukas meminta DPR memanggil bupati dan mempertanyakan tujuan perjalanan dinas dan pertanggung jawaban. “Apa hasilnya sejumlah perjalanan dan itu. Minimal apa tujuannya,” tukasnya.(Er)
